SERANG, RUBRIKBANTEN – Kinerja APBN Provinsi Banten hingga 31 Januari 2026 tercatat sangat baik di awal tahun. Hal itu disampaikan para pimpinan Kemenkeu Satu Regional Banten, yakni Lisbon Sirait (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Banten), Aim Nursalim Saleh (Kepala Kanwil DJP Banten), Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang (Kepala KPU BC Soetta), dan Muhammad Indra Kesuma mewakili Kepala Kanwil DJKN Banten.
Secara umum, belanja negara dan penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan positif, meski beberapa komponen seperti PNBP dan pengelolaan aset mengalami kontraksi.
Belanja Negara Tumbuh Signifikan
Lisbon Sirait menjelaskan, hingga 31 Januari 2026 belanja negara di Banten tumbuh 10,5 persen dengan realisasi mencapai 12,54 persen dari target, lebih tinggi dibanding realisasi nasional sebesar 5,9 persen.
Realisasi terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,62 triliun atau 17,58 persen dari target, melampaui capaian nasional 13,8 persen. Sementara belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terealisasi Rp343,58 miliar atau 3,93 persen dari target.
Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal seluruhnya tumbuh positif. Belanja Pegawai terealisasi 5,53 persen, sedikit di atas nasional. Belanja Modal bahkan mencapai 2,51 persen, jauh di atas realisasi nasional 0,4 persen, menandakan akselerasi pembangunan sejak awal tahun.
Adapun Belanja Bansos belum terealisasi karena belum terdapat alokasi anggaran pada periode tersebut.
Penyaluran TKD sendiri tumbuh 9,23 persen. Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Non Fisik menunjukkan pertumbuhan positif, sementara Dana Bagi Hasil melambat. Dana Desa dan DAK Fisik masih menunggu petunjuk teknis.
Penerimaan Pajak Tembus Rp5,5 Triliun
Kepala Kanwil DJP Banten, Aim Nursalim Saleh, menyampaikan bahwa penerimaan pajak hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp5,50 triliun atau 5,84 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp94,07 triliun.
Realisasi per jenis pajak meliputi:
1. PPh Non Migas: 5,01 persen
2. PPN dan PPnBM: 7,24 persen
3. PBB dan BPHTB: 2,25 persen
Kontribusi terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri (34,92 persen), PPN Impor (33,64 persen), dan PPh Pasal 21 (12,69 persen).
Kinerja terbaik dicatat KPP Pratama Tigaraksa dengan realisasi 7,82 persen, sementara pertumbuhan tertinggi diraih KPP Pratama Pandeglang sebesar 54,7 persen (year on year).
Kepabeanan dan Cukai Capai Rp975,48 Miliar
Kepala KPU BC Soetta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, melaporkan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp975,48 miliar atau 5,64 persen dari target tahunan.
Rinciannya:
1. Bea Masuk: Rp722,69 miliar
2. Cukai: Rp251,10 miliar
3. Bea Keluar: Rp1,68 miliar
Penurunan impor beberapa komoditas seperti biji kakao, kimia dasar organik, kapal laut, dan mesin umum memengaruhi capaian bea masuk. Sementara cukai terdampak penggunaan pita cukai tahun sebelumnya dan penurunan produksi pada beberapa pabrik MMEA.
Pada sisi perdagangan, neraca Januari 2026 mencatat ekspor USD 1,62 miliar dan impor USD 2,19 miliar. Penurunan nilai ekspor terutama terjadi pada perhiasan, mesin khusus, serta pesawat udara dan bagiannya.
Pengelolaan Aset Negara: Lelang Melonjak 315 Persen
Muhammad Indra Kesuma mewakili Kanwil DJKN Banten menjelaskan, total PNBP dari pengelolaan aset, lelang, dan piutang negara mencapai Rp4,54 miliar atau 4,86 persen dari target tahunan, terkontraksi 3,19 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Namun, PNBP lelang justru melonjak signifikan menjadi Rp4,42 miliar atau 315 persen dari target tahun 2026, tumbuh 52,32 persen (yoy), dengan kontribusi terbesar dari KPKNL Tangerang I dan KPKNL Serang.
Nilai Barang Milik Negara (BMN) di Provinsi Banten tercatat mencapai Rp122,78 triliun atau 1,73 persen dari total BMN nasional. Komposisi terbesar berasal dari aset tanah senilai Rp61,44 triliun.
Hingga Januari 2026, DJKN juga telah menyalurkan hibah BMN senilai Rp157,70 miliar kepada pemerintah daerah di Banten untuk pembangunan rumah susun MBR, fasilitas kampus, serta infrastruktur jalan dan jaringan.
APBD Banten: Pendapatan Tumbuh, belanja Tertekan
Lisbon juga mengungkapkan, kinerja APBD Banten hingga akhir Januari 2026 menunjukkan pendapatan daerah tumbuh 4,63 persen, sementara belanja daerah terkontraksi 7,89 persen.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Banten di awal 2026 menunjukkan fondasi fiskal yang kuat, dengan belanja negara dan penerimaan pajak yang tumbuh solid, sekaligus memperkuat layanan publik dan pembangunan di wilayah Banten.
