PANDEGLANG, RUBRIKBANTEN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menghadirkan pelayanan publik langsung di tengah masyarakat Kabupaten Pandeglang. Warga tak perlu pergi jauh untuk mengakses layanan kesehatan gratis, pangan murah, legalitas usaha hingga bantuan pendidikan dan sosial.
Pelayanan terpadu tersebut digelar di Lapangan Dapur Leoz, Desa Tegal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Rabu (2/9/2026), melalui kolaborasi Pemprov Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, BUMD, dan sejumlah perangkat daerah.
Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah turun langsung meninjau sejumlah stan pelayanan. Keduanya berdialog dengan masyarakat sekaligus melihat proses pelayanan yang diberikan.
Beragam layanan tersedia, mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Gerakan Pangan Murah, pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis, layanan UMKM, hingga penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Wagub Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan, pelayanan langsung tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
“Semua ada interdependensinya. Usaha, kesehatan, irigasi, air, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kita berusaha supaya masyarakat bisa berusaha dan mandiri,” kata Dimyati.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan. Masyarakat juga harus diberikan akses terhadap layanan dasar sekaligus kesempatan untuk mengembangkan usaha secara mandiri.
“Kalau sudah mandiri, mereka bisa menghasilkan uang sendiri, bisa juga meringankan beban negara dan pemerintah, terutama terkait pengangguran. Sehingga lapangan pekerjaan bisa tumbuh dari sektor usaha,” ujarnya.
Dimyati bahkan mendorong pengembangan usaha berbasis rumah tangga atau home industry agar masyarakat memiliki sumber pendapatan berkelanjutan.
“Semua rumah bekerja, tidak ada lagi lahan-lahan tidur atau usaha-usaha tidur. Semua bekerja, semua berusaha, semua produktif,” tegasnya.
CKG Banten Tembus 50,24 Persen
Salah satu layanan yang mendapat perhatian besar masyarakat adalah CKG. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, program tersebut tidak hanya mengejar target angka, tetapi memastikan masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan sejak dini.
Dari sekitar 12,9 juta penduduk Banten, sebanyak 6,48 juta orang telah mendapatkan layanan CKG atau mencapai 50,24 persen.
Capaian tersebut telah melampaui target yang diamanatkan pemerintah pusat tahun ini sebesar 46 persen.
“Pesan arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur sangat jelas, yaitu capaian CKG bukan hanya sekadar target angka, tetapi bagaimana caranya kalau bisa lebih dari separuh penduduk mendapatkan akses layanan CKG,” ujar Ati.
Dari pemeriksaan tersebut, sejumlah penyakit tidak menular banyak ditemukan, terutama hipertensi dan diabetes. Jika tidak dikendalikan, kedua penyakit tersebut berpotensi memicu penyakit jantung hingga gagal ginjal.
Pemerintah juga memperkuat deteksi penyakit menular, khususnya Tuberkulosis (TBC). Tahun ini Banten ditargetkan menemukan sekitar 50.750 penderita TBC.
Hingga September, penemuan kasus TBC disebut telah mencapai sekitar 66 persen dari target.
“Sekarang kita lakukan active case finding di mana-mana. Kami optimistis target bisa tercapai,” kata Ati.
Warga yang dinyatakan sehat akan mendapatkan edukasi untuk kembali melakukan pemeriksaan pada tahun berikutnya. Sedangkan warga yang ditemukan mengalami hipertensi atau diabetes dapat memperoleh penanganan dan obat serta diarahkan melanjutkan pengobatan melalui puskesmas.
Bantuan Pendidikan hingga Jamsos Keluarga
Pelayanan di Pandeglang juga diikuti penyaluran berbagai bantuan. Di antaranya 350 paket sembako, bantuan pendidikan anak yatim, bantuan masjid dan musala, majelis taklim, pondok pesantren, guru ngaji, Jaminan Sosial (Jamsos) Keluarga, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), beasiswa Sarjana Penggerak Desa, bantuan pangan beras, serta bantuan sosial bagi anak, penyandang disabilitas dan lansia.
Salah satu penerima manfaat adalah Rangga Aditia (19), warga Kampung Kaduheleut, Pandeglang.
Lulusan SMA Negeri 11 Pandeglang tersebut sebelumnya berencana langsung bekerja karena kondisi ekonomi keluarga belum memungkinkan untuk membiayai kuliah.
Namun, setelah mengikuti seleksi Program Sarjana Penggerak Desa, Rangga dinyatakan lolos dan memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp20 juta untuk melanjutkan kuliah di Universitas Mathla’ul Anwar.
“Alhamdulillah keterima. Tadinya mau kerja, belum kepikiran kuliah,” ujar Rangga.
Manfaat program sosial juga dirasakan Sofariah, warga Cipancur, Menes. Ia menerima Jamsos Keluarga sebesar Rp500 ribu yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sekaligus membantu biaya sekolah anak.
Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan, sementara Sofariah bekerja sebagai buruh pengolah emping melinjo dengan penghasilan sekitar Rp10 ribu per kilogram atau sekitar Rp30 ribu per hari saat musim melinjo.
“Alhamdulillah bisa buat kehidupan sehari-hari, buat sekolah anak,” tuturnya.
Sementara itu, Gerakan Pangan Murah yang melibatkan BUMD Provinsi Banten, BUMD Pandeglang, dan UMKM binaan juga mendapat antusiasme warga.
Pelayanan NIB gratis dari DPMPTSP Provinsi Banten turut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh legalitas usaha tanpa harus menempuh proses yang panjang.
Dimyati menegaskan, seluruh program tersebut harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Pokoknya bagaimana masyarakat bisa berusaha, sehat, produktif, dan mandiri. Semua program itu saling berkaitan,” pungkasnya.
