CILEGON, RUBRIKBANTEN – Sebanyak 147 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kota Cilegon segera mendapatkan bantuan rehabilitasi dari Pemerintah Kota Cilegon. Program tersebut disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan total anggaran sekitar Rp5 miliar.
Program rehab rutilahu ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, lanjut usia (lansia), serta penyandang disabilitas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Cilegon, Edhi Hendarto mengatakan, Surat Keputusan (SK) penerima manfaat telah ditetapkan. Saat ini pihaknya tengah memproses pencairan serta menyiapkan mekanisme pelaksanaan program.
“SK penerima manfaatnya sudah ada, jadi kami memproses pencairan untuk bantuan ini. Bentuk bantuannya bantuan stimulan, sehingga di sini kita menggunakan program BSPS,” ujar Edhi, Jumat (2/10/2026).
Edhi menjelaskan, setiap penerima manfaat akan memperoleh bantuan sekitar Rp30 juta. Anggaran tersebut terdiri dari Rp23 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp7 juta untuk biaya upah.
Namun, bantuan tersebut bersifat stimulan sehingga penerima manfaat tetap diharapkan memberikan swadaya dalam proses pembangunan atau rehabilitasi rumah.
“Kita memberikan bantuan stimulan satu unit rumah sekitar Rp30 juta. Itu diharapkan ada swadaya dari masyarakatnya. Swadaya itu bisa berupa material, bisa juga tenaga,” katanya.
Menurut Edhi, bentuk swadaya masyarakat dapat berupa pemanfaatan material yang masih tersedia dari rumah lama maupun material yang telah dimiliki sebelumnya.
“Semisal sudah punya batu bata, pasir, atau material dari rumah yang lama, apakah gentingnya, kaso, atau apa pun, digarap dengan bentuk swadaya di masyarakat,” ujarnya.
Terkendala Perubahan Kode Rekening
Meski penerima manfaat telah ditetapkan, pelaksanaan program rehab rutilahu tersebut hingga kini belum berjalan. Edhi menyebut, salah satu penyebabnya adalah perubahan kode rekening dalam mekanisme penganggaran.
Sebelumnya, bantuan menggunakan kode rekening belanja hibah dan diproses melalui aplikasi e-Hibah yang berada di Dinas Sosial. Namun, mekanisme tersebut kemudian diubah menjadi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.
“Saat ini belum berjalan, karena kemarin ada perubahan kode rekening yang awalnya belanja hibah dan menggunakan aplikasi e-Hibah, harus diubah menjadi belanja barang yang diserahkan ke masyarakat,” paparnya.
Disperkim, lanjut Edhi, telah menyiapkan rekening bagi para penerima manfaat. Meski demikian, penggunaan dana tersebut nantinya tetap berada dalam pengawasan pemerintah.
“Kita sudah buatkan rekening penerima manfaat, tetapi pengeluarannya dikontrol oleh kita. Kita bekerja sama dengan bank, sehingga pengeluaran itu hanya bisa dicairkan untuk pembayaran material dan upah,” terangnya.
Saat ini Disperkim masih melakukan sejumlah persiapan teknis, mulai dari pembentukan kelompok masyarakat, sosialisasi kepada penerima manfaat hingga penetapan toko material yang akan digunakan.
“Sekarang kita sedang melakukan proses operasionalnya, pembentukan kelompok masyarakatnya, sosialisasi dan juga menetapkan toko materialnya,” sambung Edhi.
Total Penanganan Rutilahu Capai 860 Unit
Penanganan rumah tidak layak huni di Kota Cilegon tidak hanya mengandalkan anggaran APBD Kota Cilegon. Pemerintah daerah juga mendapatkan dukungan melalui APBN, APBD Provinsi Banten, Baznas hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Secara keseluruhan, Edhi menyebut terdapat sekitar 860 unit rutilahu yang masuk dalam program penanganan melalui berbagai sumber pembiayaan.
Dari pemerintah pusat, sebanyak 464 unit rutilahu mendapatkan bantuan melalui APBN. Nilai bantuan untuk setiap rumah mencapai Rp20 juta dengan mekanisme BSPS yang juga mengharuskan adanya swadaya masyarakat.
“Untuk APBN sendiri ada bantuan rutilahu sebanyak 464 unit. Kita mendapat bantuan satu unit rumah Rp20 juta. Sama juga menggunakan mekanisme BSPS, ada swadaya dari masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten diperkirakan menyasar sekitar 10 hingga 12 unit rumah.
Dengan skema pembiayaan dari berbagai sumber tersebut, Pemkot Cilegon berupaya memperluas cakupan penanganan rutilahu agar masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak dapat memperoleh hunian yang lebih aman dan layak.















