CILEGON, RUBRIKBANTEN – Dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan kembali mencoreng penegakan hukum. Seorang warga berinisial M.A. mengaku dimintai uang sebesar Rp10 juta oleh oknum anggota Satresnarkoba Polres Serang Kota saat menangani perkara yang melibatkan anggota keluarganya.
Merasa dirugikan, M.A. berencana mengadukan dugaan tersebut kepada Kabag Yanduan Divpropam Mabes Polri melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Banten.
Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), sekaligus dugaan tindak pidana pemerasan dalam proses penanganan perkara.
Menurut pengakuan M.A., persoalan bermula ketika anggota keluarganya terjaring razia di kawasan MIC, Cilegon, Minggu (24/5/2026) sekitar pukul 02.06 WIB. Setelah diamankan, yang bersangkutan dibawa ke Polres Serang Kota untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.
M.A. menjelaskan, anggota keluarganya mengonsumsi obat berdasarkan resep dokter. Bahkan, saat mendatangi Polres Serang Kota, dirinya membawa resep dokter asli sebagai bukti bahwa obat tersebut diperoleh melalui jalur medis yang sah.
Dokter yang memberikan resep, lanjut M.A., juga telah memberikan penjelasan secara langsung melalui sambungan telepon kepada petugas yang melakukan pemeriksaan.
Namun, M.A. mengaku justru mendapat tekanan berupa ancaman bahwa perkara anggota keluarganya akan dilanjutkan atau diproses hukum apabila tidak memberikan sejumlah uang.
Dalam kondisi tertekan, M.A. mengaku diminta menyediakan uang Rp10 juta. Karena tidak memiliki uang sebanyak itu, ia terpaksa mencari pinjaman kepada temannya berinisial H.I.
Uang tersebut kemudian ditransfer ke rekening M.A. sebelum diteruskan kepada sopirnya berinisial S.B. untuk ditarik secara tunai melalui ATM.
M.A. mengaku uang tunai Rp10 juta itu selanjutnya diserahkan kepada oknum anggota kepolisian yang bertugas di Unit 3 lingkungan Polres Serang Kota.
Setelah penyerahan uang tersebut, anggota keluarganya diperbolehkan pulang.
Atas kejadian itu, M.A. menilai terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan yang harus diperiksa secara serius. Ia pun berencana membawa persoalan tersebut ke Propam Polda Banten dengan menyiapkan sejumlah bukti pendukung.
Bukti yang akan diserahkan antara lain resep dokter, bukti transfer dari H.I. ke rekening M.A., bukti transfer kepada S.B., bukti penarikan uang tunai, serta keterangan para saksi.
Minta Oknum Diperiksa, Saksi dan Bukti Disiapkan
M.A. meminta Propam Polda Banten mengusut dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh anggota yang bersangkutan.
Ia merujuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdapat ketentuan mengenai larangan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Sementara Pasal 12 huruf d dan huruf e mengatur larangan meminta imbalan untuk keuntungan pribadi dalam pelayanan masyarakat serta larangan bertindak sewenang-wenang.
Jika dugaan permintaan uang dengan memanfaatkan kewenangan jabatan tersebut terbukti, persoalannya tidak hanya menyangkut pelanggaran etik, tetapi juga berpotensi masuk ke ranah pidana.
Karena itu, M.A. meminta pemeriksaan tidak berhenti pada anggota yang diduga terlibat. Ia juga mendesak agar H.I., S.B., serta dokter yang memberikan resep dan keterangan medis turut dimintai keterangan untuk mengungkap rangkaian peristiwa tersebut.
Selain itu, ia meminta perlindungan bagi dirinya, anggota keluarganya, dan para saksi dari kemungkinan intimidasi selama proses pengaduan berlangsung.
Komitmen Polri Antipemerasan Diuji
Dugaan ini menjadi perhatian karena bersinggungan langsung dengan komitmen pimpinan Polri dalam memberantas penyalahgunaan kewenangan di tubuh institusi kepolisian.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa tekanan pekerjaan maupun target penegakan hukum tidak dapat dijadikan alasan bagi anggota untuk melanggar hukum.
Ia menyatakan tidak boleh ada anggota Polri yang melakukan pemerasan, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi pelindung kegiatan ilegal, maupun menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang.
“Anggota tidak boleh dipaksa mencapai target dengan cara yang melanggar hukum. Sebaliknya, tidak ada tekanan pekerjaan yang dapat menjadi pembenaran untuk memeras, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi beking kegiatan ilegal, atau menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang,” tegas Suyudi di hadapan Komisi III DPR RI.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu komitmen yang kini relevan untuk diuji melalui penanganan laporan dugaan pemerasan tersebut.
M.A. berharap Propam Polda Banten menindaklanjuti pengaduannya secara transparan, profesional, dan objektif. Ia ingin seluruh rangkaian peristiwa diperiksa berdasarkan bukti, bukan sekadar berhenti pada klarifikasi formal.
Di sisi lain, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif. Pihak kepolisian juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas tudingan yang disampaikan pelapor.
Sementara hingga berita ini diturunkan pihak kepolisian belum menjawab terkait berita yang ditayangkan.















