RUBRIKBANTEN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan apresiasi besar dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis (30/01/2025). Penghargaan ini diberikan atas capaian luar biasa kinerja tahun 2024 dan 100 hari kerja Kementerian ATR/BPN, termasuk langkah tegas dalam menangani sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi Reforma Agraria, hingga pemberantasan mafia tanah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi tinggi terhadap sembilan program prioritas 100 hari kerja yang dipaparkan Menteri ATR/Kepala BPN. “Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas progres luar biasa yang telah dicapai. Ini menunjukkan kerja nyata dan komitmen yang sangat baik,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, juga memuji pengelolaan anggaran tahun 2024 yang hampir sempurna. “Dengan realisasi anggaran Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir, Kementerian ATR/BPN membuktikan optimalisasi luar biasa dalam berbagai program, termasuk Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah,” ungkap Heri.
Program strategis seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bahkan melampaui target, mencapai lebih dari 100 persen.
Langkah tegas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam membatalkan alas hak bermasalah di kawasan pagar laut juga mendapat sorotan positif. Taufan Pawe, salah satu anggota Komisi II DPR RI, menyatakan, “Ini adalah bukti nyata keberanian Pak Menteri dalam memastikan keadilan bagi masyarakat.”
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, berjanji akan terus menjunjung tinggi transparansi dalam menjalankan tugasnya. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan semua persoalan dengan transparan. Semua informasi akan kami sampaikan secara jelas agar tidak ada isu liar yang meresahkan masyarakat,” tegas Nusron.
Hadir dalam rapat ini Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang mengikuti secara daring.
Dengan dukungan penuh dari DPR RI, Kementerian ATR/BPN optimis terus meningkatkan kinerjanya dan mempercepat implementasi kebijakan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. (Red)
