SERANG, RUBRIKBANTEN – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja adalah musuh bersama yang harus diberantas. Ia menyebut, praktik ini sangat merugikan pencari kerja dan menghambat pemerataan kesempatan kerja, serta menjadi penghalang dalam laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.
Hal itu disampaikan Andra Soni saat menghadiri kegiatan “Stop Percaloan Melalui Pembangunan Komitmen Bersama untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan”, yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Selasa (8/7/2025).
Dalam agenda tersebut, turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer G, Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto, jajaran Forkopimda, serta berbagai stakeholder industri. Mereka bersama-sama menyaksikan Deklarasi Stop Percaloan Ketenagakerjaan di kawasan industri strategis tersebut.
Deklarasi tersebut diteken oleh berbagai pihak, mulai dari Kemenaker, Wakil Bupati Serang Najib Hamas, Kapolres Serang, pengelola kawasan industri, perwakilan perusahaan, serikat buruh, APINDO, perusahaan jasa penempatan tenaga kerja, tokoh masyarakat, Bursa Kerja Khusus, hingga lembaga pelatihan kerja.
“Kegiatan ini adalah bentuk kesadaran kolektif. Masyarakat pencari kerja selalu mengeluhkan praktik percaloan. Kita ingin ini berhenti sekarang juga,” tegas Gubernur Andra Soni.
Ia juga mengapresiasi langkah tegas Polda Banten dalam menangani percaloan dan aksi premanisme di sektor ketenagakerjaan.
“Alhamdulillah, Kapolda Banten telah memproses hampir 500 kasus praktik premanisme dan percaloan selama beberapa bulan terakhir. Ini bukti bahwa negara hadir untuk rakyat,” ucap Andra.
Andra Soni menambahkan, permasalahan ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku industri. Ia berharap, dengan dihentikannya praktik percaloan, maka pertumbuhan ekonomi Banten bisa terus meningkat.
“Kami juga sedang menyesuaikan pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan industri. Banyak lulusan SMK belum terserap karena tidak match dengan permintaan pasar kerja. Ini akan kita perbaiki,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Andra juga memuji program POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran) dari Polda Banten, yang memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja ke depan harus berlangsung adil, transparan, dan bebas dari calo.
“Kita sedang menata ulang proses rekrutmen ketenagakerjaan. Kami sudah siapkan platform Siap Kerja yang menyediakan informasi lowongan secara online, langsung ke tangan pencari kerja. Kalau platform ini digunakan, calo tak berkutik!” tegas Yassierli.
Dengan semangat kolaboratif yang ditunjukkan oleh semua pihak, Provinsi Banten kini berdiri di garda depan dalam memberantas mafia tenaga kerja demi masa depan buruh yang lebih adil dan bermartabat.
