SERANG, RUBRIKBANTEN – Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan tanpa data yang akurat dan sinergi dari berbagai pihak. Pernyataan ini disampaikan dalam Dialog Kebangsaan bertema “Sinergi Kolaborasi dalam Program Pengentasan Kemiskinan serta Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” di Aula FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kampus Sindangsari, Kabupaten Serang, Rabu (23/4/2025).
“Pemerintah harus jadi pihak pertama yang hadir dengan data yang benar. Kalau datanya salah, programnya bisa meleset. Penanganan kemiskinan harus dilakukan bersama, tidak bisa sendiri-sendiri,” ujar Dimyati di hadapan akademisi, mahasiswa, dan pejabat terkait.
Dimyati menyebutkan lima elemen penting yang harus bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan: pemerintah dengan data akurat, pemangku kepentingan yang serius, masyarakat yang aktif, akademisi dengan riset-risetnya, serta media sosial sebagai corong kesadaran publik.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menjadikan program pengentasan kemiskinan sebagai alat pencitraan atau kepentingan pribadi.
“Saya keliling Banten, masih banyak rumah tak layak huni, orang sakit yang tidak diobati, anak-anak yang tidak sekolah, gepeng di perempatan, bahkan ODGJ yang belum ditangani. Ini darurat kemiskinan, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menguatkan pentingnya data akurat sebagai landasan kebijakan. Ia mengungkapkan bahwa per September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,5 juta keluarga. Lebih dari separuhnya berada di Pulau Jawa, sebagian besar bekerja di sektor pertanian.
“Kami di Kemensos menyeimbangkan antara bantuan langsung dan pemberdayaan. Tidak cukup hanya memberi, masyarakat juga harus diberdayakan agar mandiri,” terang Agus Jabo.
