CILEGON, RUBRIKBANTEN – Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemerintah Kota Cilegon justru mampu menunjukkan kinerja dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Wali Kota Cilegon Robinsar meraih penghargaan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bali, Jumat (28/8/2026).
Robinsar dinobatkan sebagai Kepala Daerah Berprestasi kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kota se-Jawa-Bali. Penghargaan tersebut sekaligus membawa manfaat langsung bagi masyarakat Cilegon berupa bantuan pembangunan 200 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Penghargaan diberikan karena Pemkot Cilegon dinilai memiliki komitmen dan kinerja dalam mendukung implementasi Program 3 Juta Rumah melalui penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Penilaian mencakup dukungan kebijakan dalam mempercepat penyediaan perumahan, tata kelola pembangunan permukiman berkelanjutan, serta inovasi dalam penyediaan hunian yang kolaboratif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Capaian tersebut bukan tanpa dasar. Sepanjang 2025, Pemkot Cilegon bersama sejumlah pihak berhasil merehabilitasi 173 unit Rutilahu dengan total anggaran mencapai Rp5,055 miliar.
Rinciannya, sebanyak 70 unit ditangani melalui program DPWKel dengan anggaran Rp2,1 miliar, 44 unit melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) senilai Rp1,32 miliar, serta 59 unit melalui Baznas dengan anggaran Rp1,635 miliar.
Pada 2026, Pemkot Cilegon kembali menargetkan pembangunan 147 unit Rutilahu melalui anggaran Rp4,56 miliar. Jumlah tersebut berasal dari DPWKel sebanyak 89 unit dengan anggaran Rp2,67 miliar.
Selain itu, terdapat dukungan APBN untuk 494 unit Rutilahu dengan nilai Rp9,88 miliar.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bagian dari penilaian batch II Regional Jawa-Bali. Terdapat empat kategori yang dinilai, yakni pengelolaan sampah dan lingkungan asri, akses dan kualitas layanan kesehatan, akses penduduk dan layanan pendidikan, serta implementasi Program 3 Juta Rumah Layak Huni.
“Ini batch kedua dengan 192 pemenang dan nilai apresiasi Rp225 miliar,” kata Tito saat memberikan sambutan.
Khusus kategori implementasi Program 3 Juta Rumah Layak Huni, apresiasi diberikan dalam bentuk bantuan bedah rumah atau Rutilahu senilai Rp20 juta untuk setiap unit.
Tito menyebut Kota Cilegon berhasil meraih juara III dan mendapatkan bantuan untuk 200 unit Rutilahu.
“Penghargaan untuk Pemda yang pro kebijakan pembangunan perumahan. Ini dalam bentuk bedah rumah (Rutilahu), nilainya Rp20 juta per rumah. Jika dapat 200, dikalikan saja nilainya,” ujarnya.
Menurut Tito, penghargaan tersebut juga menjadi gambaran bahwa masih banyak kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi serta benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Ini gambaran jika banyak kepala daerah yang bagus dan berprestasi. Saya ucapkan selamat, jangan sampai branding-nya kepala daerah buruk. Ternyata banyak yang bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pemkot Cilegon untuk memperluas program perbaikan rumah warga.
Robinsar menargetkan sedikitnya 500 unit Rutilahu dapat dibangun melalui kombinasi pembiayaan APBD dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami menargetkan membangun kurang lebih 500 unit yang bersumber dari APBD serta kolaborasi kerja sama dengan stakeholder lainnya seperti Baznas dan CSR industri,” kata Robinsar.
Menurutnya, pembangunan Rutilahu tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik rumah. Lebih jauh, program tersebut menyangkut aspek kemanusiaan serta kualitas hidup masyarakat.
“Kami ingin memastikan di Cilegon tidak boleh ada lagi warga yang tinggal di rumah yang tidak layak. Karena semuanya saling berkaitan, baik untuk kesehatan dan kesejahteraan,” ujarnya.
Robinsar menegaskan keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Sekalipun dalam situasi keterbatasan anggaran, program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap akan kami prioritaskan,” pungkasnya.
