JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengambil langkah strategis dengan mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa sebagai bentuk komitmen memperkuat peran pers dalam merawat desa sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menegaskan desa harus ditempatkan sebagai garda terdepan sekaligus etalase negara, bukan menjadi entitas yang dinomorduakan.
“Saya setuju desa menjadi garda depan dan etalase negara, tidak menjadi entitas yang dinomorduakan,” ujar Firdaus.
Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa tersebut berlangsung di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, di tengah situasi maraknya informasi mengenai eskalasi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan distorsi terhadap kondisi keamanan dan stabilitas nasional.
Kehadiran Hasyim S. Djojohadikusumo sebagai keynote speaker dalam dialog nasional sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap langkah SMSI.
“Saya percaya SMSI, saya mengapresiasi kegiatan ini karena itu saya datang,” kata Hasyim.
Adik kandung Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto itu bahkan menilai kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menunjukkan kondisi Jakarta yang tetap aman dan kondusif.
Menurut Hasyim, kegiatan SMSI bukan sekadar memberikan konfirmasi melalui pemberitaan, tetapi menghadirkan kesaksian langsung mengenai situasi Jakarta.
“Ini bukan hanya konfirmasi, tetapi testimoni nyata di sini Jakarta aman dan kondusif. Selamat SMSI, ini kegiatan positif dan sangat bagus,” tegasnya.
Lima Provinsi Jadi Pilot Project
Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa dilakukan dengan melibatkan lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.
Firdaus mengatakan lima provinsi tersebut menjadi proyek percontohan sebelum program diperluas secara nasional.
“Lima provinsi ini menjadi pilot project SMSI, namun dalam waktu dekat akan dilakukan konsolidasi secara serentak di seluruh provinsi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Hasyim juga menyampaikan pesan tegas kepada insan pers agar tidak terjebak dalam penyebaran informasi yang justru menyesatkan masyarakat.
“Jangan menjadi pers yang menyesatkan. Sampaikan informasi secara utuh dengan data dan fakta,” cetus Hasyim.
Ia menyoroti fenomena informasi yang disampaikan secara sepotong-sepotong atau terlepas dari konteks. Menurutnya, pola pemberitaan semacam itu berpotensi mendistorsi kebijakan pemerintah yang tengah menjadi prioritas.
Hasyim mengungkapkan, pemerintah juga telah mengagendakan dialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dialog tersebut nantinya diharapkan menghasilkan masukan, koreksi, serta rekomendasi bagi pemerintah.
“Sebagai penasihat Presiden, masukan-masukan dari kampus akan kami sampaikan dan rekomendasikan kepada Presiden untuk pembenahan,” ujarnya.
Soroti Gedung Dewan Pers
Tak hanya soal pemberitaan, Hasyim juga merespons usulan Firdaus mengenai kondisi Gedung Dewan Pers yang dinilai sudah tidak representatif untuk menopang aktivitas komunitas pers Indonesia.
Firdaus menyebut Gedung Dewan Pers merupakan episentrum sekaligus “kawah Candradimuka” pers Indonesia. Namun, menurut dia, gedung tersebut belum mampu mengakomodasi seluruh konstituen Dewan Pers.
“Di tempat ini Dewan Pers bermarkas, segala kegiatan Dewan Pers digerakkan dari gedung ini, tetapi konstituen belum bisa diakomodir. Jadi mereka terpisah-pisah sesuai dengan kondisi masing-masing,” jelas Firdaus.
Usulan tersebut langsung mendapat respons positif dari Hasyim. Ia menyatakan akan menindaklanjutinya melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Sayang saya baru dapat masukan ini sekarang. Kemarin baru saja bertemu dan dialog panjang lebar dengan Menkomdigi, Meutya Hafid,” kata Hasyim.
Pernyataan tersebut langsung disambut aplaus peserta yang hadir.
Kegiatan yang dihadiri sekitar seratus peserta dan undangan itu kemudian ditutup dengan dialog nasional yang menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya Prof. Dr. Achmad Riyad U.B., Ph.D., Dewan Penasihat SMSI Jawa Timur, serta pakar ekonomi dan perbankan.
Dialog berlangsung dinamis dengan sejumlah tanggapan kritis dari peserta dan dipandu Prof. Dr. Albertus Wahyu Rudhanto, MC sekaligus guru besar dari PTIK.
