SERANG, RUBRIKBANTEN – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan seluruh pihak harus berkomitmen menjaga kondusivitas wilayah untuk memastikan iklim investasi di Provinsi Banten terus tumbuh positif. Hingga triwulan III tahun 2025, realisasi investasi di Banten telah mencapai Rp91 triliun, atau 75 persen dari target Rp119 triliun. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Banten tercatat meningkat sebesar 5,33 persen pada triwulan II.
Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat membuka Rapat Koordinasi Bersama Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (5/11/2025). Rapat itu mengusung tema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional.”
“Pemprov Banten menyambut baik forum ini sebagai ruang publik bagi seluruh stakeholder untuk membangun kesadaran bersama. Organisasi kemasyarakatan dan politik memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban, stabilitas, dan arah pembangunan bangsa,” ujar Andra Soni.
Ia menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap ormas harus menjadi upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, guna memastikan organisasi berperan konstruktif serta berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.
“Stabilitas keamanan dan kepastian hukum adalah prasyarat utama bagi tumbuhnya iklim investasi yang kondusif,” tegasnya.
Menurut Gubernur, sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, intelijen, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar pengawasan terhadap ormas dan partai politik tidak bersifat sektoral, tetapi terarah dan berorientasi pada stabilitas nasional.
Andra Soni menambahkan,Banten memiliki daya tarik kuat sebagai destinasi investasi, berkat letaknya yang strategis di antara Jakarta dan Sumatera, serta dukungan sumber daya alam dan infrastruktur yang memadai.
“Pemprov Banten akan terus menciptakan keamanan, ketertiban, dan stabilitas daerah sebagai fondasi akselerasi pembangunan, khususnya sektor investasi,” ujarnya.
Selain membahas stabilitas daerah, Gubernur juga memaparkan berbagai program prioritas Pemprov Banten yang tengah berjalan.
Beberapa di antaranya:
Program Sekolah Gratis bagi lebih dari 65 ribu peserta didik di 814 SMA, SMK, dan SLB.
Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dengan pembangunan 60 titik jalan desa sepanjang 2025.
Peningkatan layanan kesehatan melalui beroperasinya RSUD Uwes Qorny (Lebak) dan RSUD H. Muhammad Irsyad Djuwaeli (Pandeglang).
Bantuan keuangan desa sebesar Rp100 juta untuk 1.238 desa di Banten.
Pemprov Banten juga aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, antara lain:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan 418 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bagi 1,3 juta penerima manfaat.
Program Cek Kesehatan Gratis dengan lebih dari 2,5 juta warga telah terlayani.
Tiga Sekolah Rakyat telah beroperasi di Tangerang Selatan, Lebak, dan Serang.
Peresmian 1.551 Koperasi Merah Putih untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar memberikan apresiasi atas pencapaian Pemprov Banten yang dinilai sejalan dengan 12 program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Pertemuan ini memastikan kerja-kerja nyata menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Bahtiar.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Kesbangpol Provinsi se-Indonesia, Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Banten, serta pengurus partai politik dan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Banten.
