SERANG, RUBRIKBANTEN — Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan komitmennya untuk menampung dan mengakomodir seluruh aspirasi buruh dan pekerja di Kabupaten Serang. Hal itu disampaikannya usai menerima audiensi Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang di Pendopo Bupati Serang, Jumat (26/9/2025).
Dalam suasana penuh keakraban, Bupati Ratu Zakiyah mengungkapkan bahwa Pemkab Serang siap menjadi mediator sekaligus fasilitator agar seluruh aspirasi buruh dapat diwujudkan.
“Alhamdulillah hari ini kami kembali menerima audiensi serikat pekerja dan buruh. Ada tujuh tuntutan yang mereka sampaikan, salah satunya terkait penghapusan outsourcing. Kami akan mengakomodir apa yang dibutuhkan agar kenyamanan bekerja para buruh bisa terlaksana dengan baik, sekaligus menjaga iklim investasi di Kabupaten Serang,” tegasnya.
Selain isu outsourcing, ASPSB juga menyinggung terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK), kinerja LKS Tripartit, Dewan Pengupahan, hingga kebutuhan sekretariat permanen untuk serikat buruh. Menanggapi hal itu, Bupati Ratu Zakiyah memastikan pembahasan UMK akan ditindaklanjuti melalui dewan pengupahan, serta berjanji mencarikan lokasi sekretariat bagi ASPSB.
“Insya Allah kita akan carikan tempat sekretariat, agar serikat pekerja punya wadah komunikasi dan silaturahmi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ketenagakerjaan,” ujarnya.
Buruh Puas, Dorong Penghapusan Outsourcing
Koordinator ASPSB Kabupaten Serang, Asep Saefullah, mengapresiasi sikap terbuka Bupati Serang yang kembali menerima aspirasi mereka untuk kedua kalinya. Ia menegaskan bahwa buruh menaruh harapan besar pada komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti janji penghapusan sistem outsourcing yang dianggap semrawut.
“Prinsipnya kami puas karena aspirasi tersampaikan. Outsourcing di Serang ini sudah semrawut, mulai dari sistem pengupahan hingga jaminan sosial yang tidak dipenuhi. Kami ingin itu dihapus, sesuai semangat Presiden Prabowo pada May Day lalu,” ungkap Asep.
Selain itu, ASPSB juga mendesak agar Pemkab Serang segera mengoptimalkan peran LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan yang selama ini dinilai minim kinerja.
“Dengan pertemuan ini, kami dapat ketegasan dari Bupati bahwa dua lembaga itu akan dioptimalkan kembali melalui Disnakertrans,” tambahnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Zaldi Dhuhana, Staf Ahli Bupati Sugihardono, Asda II Febrianto, Kepala Disnakertrans Diana Ardhianty Utami, Kepala Bakesbangpol Epi Priatna, serta Kabag Hukum Setda Kabupaten Serang, Lalu Farhan Nugraha.
Dengan adanya komitmen dari Bupati Ratu Zakiyah, buruh Serang kini menunggu langkah nyata Pemkab dalam memperjuangkan nasib ribuan pekerja yang selama ini terjerat sistem outsourcing dan upah minimum yang belum jelas arah kebijakannya.
