LEBAK, RUBRIKBANTEN — Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa zakat bukan hanya perintah agama, melainkan solusi strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat penyaluran bantuan sosial bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten di Pendopo Kabupaten Lebak, Senin (4/8/2025).
“Zakat bukan hanya membersihkan harta, tapi juga menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Secara sosial, zakat dapat mengurangi kesenjangan dan mencegah konflik yang bisa berujung pada kriminalitas,” tegas Dimyati di hadapan ratusan warga dan tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, bantuan sosial senilai total Rp1,2 miliar disalurkan. Rinciannya antara lain:
- 21 unit Rumah Layak Huni (RLH) senilai Rp25 juta/unit
- Bantuan pembinaan untuk 90 mualaf sebesar Rp122,5 juta
- Bantuan pendidikan untuk siswa dan mahasiswa senilai Rp40 juta
- Bantuan pembangunan masjid, mushala, dan lembaga keagamaan Rp155 juta
- Bantuan ekonomi produktif Rp148 juta
- Bantuan air bersih dan Z-Mart masing-masing Rp15 juta
- Bantuan kesehatan dan penanganan stunting Rp40 juta untuk 33 penerima
- Bantuan kemanusiaan umum Rp10 juta
Dimyati juga mengajak para pelaku usaha untuk menunaikan zakat sebagai bentuk kontribusi nyata. “Saya mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk menyisihkan 2,5% dari pendapatan mereka. Ini bukan hanya kewajiban agama, tapi juga komitmen menjaga harmoni sosial,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BAZNAS Provinsi Banten H. Syibli Syarjaya menyoroti potensi zakat yang sangat besar di wilayah ini. “Potensi zakat di Kabupaten Lebak diperkirakan Rp534,36 miliar per tahun, dan untuk Provinsi Banten bisa mencapai Rp11 triliun. Target tahun ini Rp8,5 miliar, namun hingga Juni baru terkumpul Rp5,4 miliar,” ujarnya, sambil mendorong percepatan penghimpunan dana zakat.
Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, menambahkan bahwa lebih dari 5.600 warga masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, dengan pendapatan di bawah Rp15.000 per hari. “Ini bukan sekadar angka, ini adalah soal kemanusiaan,” kata Amir.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Lebak membuka 2.000 hektare lahan untuk program Usaha Mandiri Rakyat (UMPR), serta mengembangkan koperasi dan pelatihan keterampilan vokasi. “Ada 10 kelompok usaha yang sudah mulai berjalan. Kita fokus pada sektor peternakan, perikanan, dan pertanian secara sinergis,” tutupnya.
