SERANG, RUBRIKBANTEN – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membangun Banten. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum bersama UPT Kementerian PUPR se-Provinsi Banten yang digelar di Pendopo Gubernur, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (25/8/2025).
Rakor dipandu oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Komarudin, dihadiri Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi, para bupati/wali kota, hingga pimpinan DPRD Banten.
“Alhamdulillah, hari ini kami bersama seluruh Bupati dan Wali Kota melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR. Kami membahas isu pembangunan infrastruktur, banjir, sampah, jalan, dan kebutuhan strategis lain,” ujar Andra Soni.
Menurutnya, sinkronisasi antara pusat dan daerah sangat penting agar pembangunan berjalan efektif. “Apa yang dibangun Pemerintah Pusat harus tersinkronisasi dengan apa yang dibangun daerah. Kalau ada kewenangan yang bisa ditangani daerah, akan kami kerjakan bersama,” tegasnya.
Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah menekankan pentingnya menghapus ego sektoral antarwilayah. “Outputnya adalah kesejahteraan rakyat. Maka program pusat harus dikoordinasikan agar sesuai dengan prioritas daerah,” katanya.
Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim juga menyoroti isu konektivitas jalan nasional yang strategis di Banten. Ia menekankan perlunya peningkatan infrastruktur transportasi, pengairan untuk ketahanan pangan, penanganan banjir, hingga persiapan Banten sebagai tuan rumah PON XXIII 2032.
Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, memaparkan bahwa Banten kini menghadapi tantangan serius: alih fungsi lahan, banjir, kemacetan, air bersih, hingga kondisi jalan.
Sebagai solusi, Program Bang Andra telah membangun 60 ruas jalan sepanjang 64 km dengan anggaran Rp183 miliar. Sementara itu, ke Pemerintah Pusat diusulkan 29 ruas jalan sepanjang 126 km dengan nilai Rp645,7 miliar.
Terkait banjir, Arlan menegaskan penyebab utama berasal dari sungai-sungai besar seperti Cibanten, Cidurian, Kali Angke, Kali Sabi, dan Cirarab yang kewenangannya ada di Kementerian PUPR.
Sejumlah bupati dan wali kota menyampaikan usulan detail, di antaranya:
- Tangerang: Penanganan banjir Cisadane dan Cidurian, underpass Bitung, normalisasi Cirarab.
- Serang: Normalisasi 12 sungai, revitalisasi Kalimati Ciujung Lama, gorong-gorong jalan nasional.
- Lebak: Perbaikan saluran irigasi, tindak lanjut SPAM Karian.
- Pandeglang: Breakwater, sistem peringatan dini tsunami, rehabilitasi irigasi, jalan dan jembatan.
- Tangsel: Penanganan banjir 37 titik, transportasi publik MRT & feeder, flyover Serpong, underpass Jombang.
- Cilegon: Peningkatan Jalan Lingkar Selatan, normalisasi trotoar, drainase, dan Sungai Cibeber.
- Kota Serang: Flyover Sudirman, penanganan banjir Pasar Rau.
Mewakili balai dan satker Kementerian PUPR, Kepala BBWS C3 Dedi Yudha Lesmana memastikan usulan daerah akan ditampung. “Sebagian besar sedang kami laksanakan, terutama yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Rakor ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjadikan Banten sebagai wilayah dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, bebas ego sektoral, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
