RUBRIKBANTEN – Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Jawa Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral ketahanan pangan di Aula Mapolda Jabar, Jumat (13/2/2026).
Rakor ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah Jawa Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Perum Bulog Kanwil Jawa Barat, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar, PT Perkebunan Nusantara VIII, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar, pimpinan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, hingga jajaran perbankan nasional seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN.
Kabagbinkar Biro SDM Polda Jabar, AKBP Condro Sasongko, menegaskan Polda Jabar memiliki empat strategi utama dalam mendukung ketahanan pangan.
“Polda Jabar memiliki empat strategi ketahanan pangan, yakni Keroyok Bareng Polri, CSR atau pemodal 0 persen, modal Primkoppol, serta implementasi KUR,” ujarnya.
Condro menyampaikan strategi ini dirancang agar petani binaan memperoleh akses permodalan, lahan, hingga jaminan penyerapan hasil panen.
“Kami ingin memastikan seluruh ekosistem berjalan dari hulu sampai hilir, mulai dari pembiayaan, pengelolaan lahan, hingga distribusi hasil panen,” katanya.
Ia juga menekankan pesan moral sebagai prinsip dasar dalam menjalankan program ketahanan pangan.
“Jangan pelit, turunkan ego, mudah memaafkan. Ini menjadi prinsip dasar dalam melaksanakan tugas mendukung ketahanan pangan,” tegasnya.
Empat Skema Polda Jabar
Pada skema pertama, pembiayaan dilakukan melalui CSR dan pemodal tanpa bunga lewat program Keroyok Bareng, dengan konsep satu Polsek mengelola dua hektare lahan.
“Program ini kita kerjakan bersama-sama, saling mendukung, tanpa membebani petani dengan bunga,” jelasnya.
Skema kedua adalah pinjaman melalui Primkoppol dengan sistem bagi hasil atau bunga 1,5 persen. Bantuan diberikan bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan, hingga alat mesin pertanian.
“Kami tidak memberikan uang tunai, tetapi langsung dalam bentuk sarana produksi agar tepat sasaran,” ujarnya.
Skema ketiga, Polda Jabar mendorong dan memfasilitasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar berjalan maksimal.
Sedangkan skema keempat dilakukan melalui pemanfaatan lahan PTPN dan Perhutani dengan sistem pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani.
Bulog Pastikan Harga dan Penyerapan Jagung
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Wilayah Jawa Barat, Nurman Susilo, menegaskan komitmen Bulog dalam menjaga ketahanan pangan melalui ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga.
“Peran Bulog adalah memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga tetap terjaga,” katanya.
Bulog menetapkan ketentuan pengadaan jagung pipil kering (JPK) sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
JPK di tingkat petani dibeli Rp5.500 per kilogram dengan kadar air 18–20 persen dan aflatoksin maksimal 50 PPB.
“Biaya angkut dan pengeringan ditanggung Bulog,” jelasnya.
Untuk JPK curah di gudang Bulog (silo), harga ditetapkan Rp6.250 per kilogram dengan kadar air maksimal 14 persen.
Sedangkan JPK dalam karung plastik polos baru dihargai Rp6.400 per kilogram.
“Kami berkomitmen tidak akan mempersulit proses penyerapan jagung dari petani binaan Polda Jabar,” tegas Nurman.
PTPN Siapkan Lahan Pinjam Manfaat
Perwakilan PTPN Jawa Barat, Iwan Rohmat, menyampaikan progres kerja sama ketahanan pangan antara Polda Jabar dan PTPN I Regional 2.
“Dari enam rencana kegiatan kerja sama, tiga sudah terlaksana dan tiga lainnya masih dalam proses,” ungkapnya.
Ia menjelaskan tahapan kerja sama pinjam pakai lahan mulai dari permohonan, penelitian, penelaahan, pemberian keputusan, hingga penandatanganan MoU.
“Pinjam manfaat lahan PTPN dengan Polda Jabar sejauh ini berjalan lancar,” terangnya.
