CILEGON, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mencatat angka pengangguran mengalami penurunan dari kisaran 7 persen pada 2025 menjadi sekitar 6,5 persen pada 2026. Meski demikian, persoalan penyerapan tenaga kerja lokal masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, mengatakan penurunan angka pengangguran tersebut didukung sejumlah program, mulai dari beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, hingga pengembangan wirausaha baru.
Namun, Pemkot Cilegon menilai masih terdapat ketimpangan dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Sejumlah pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus, seperti pengemudi (driver) dan office boy (OB) di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Cilegon, masih banyak diisi tenaga kerja dari luar daerah.
“Kita berencana menyiapkan regulasi untuk mendorong perusahaan memprioritaskan masyarakat lokal, khususnya pada pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan atau keahlian khusus,” kata Aziz, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, salah satu upaya menekan pengangguran dilakukan melalui program beasiswa yang membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sejumlah alumni penerima beasiswa bahkan telah terserap di berbagai perusahaan, baik di Cilegon maupun luar daerah.
“Yang pertama, program beasiswa. Itu ternyata sangat membantu juga. Banyak alumni penerima beasiswa yang sudah dapat diterima di perusahaan-perusahaan,” ungkapnya.
Selain pendidikan, Disnaker Cilegon turut berperan menjembatani kebutuhan perusahaan dengan pencari kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi pembukaan lowongan pekerjaan serta pelaksanaan pelatihan keterampilan, seperti operator forklift dan tenaga keamanan (security).
Lulusan pelatihan tersebut sebagian telah disalurkan ke perusahaan melalui kerja sama dengan penyedia jasa tenaga kerja.
Pemkot juga mendorong penciptaan lapangan kerja mandiri melalui pembinaan wirausaha baru yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM.
“Jadi mereka tidak hanya mengandalkan dari sisi bekerja di perusahaan saja, tapi menciptakan lapangan kerja,” katanya.
Memasuki 2027, Pemkot Cilegon berencana mempertahankan dan memperkuat berbagai intervensi tersebut. Mulai dari peningkatan kualitas SDM, pengembangan UMKM, penciptaan wirausaha baru, hingga perluasan akses informasi lowongan pekerjaan.
Di sisi lain, rencana penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) menjadi salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan untuk memperkuat keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal.
Aziz menyebut regulasi tersebut dapat menjadi pedoman bagi perusahaan agar memberikan prioritas kepada masyarakat Cilegon, terutama untuk posisi pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus.
“Bisa saja nanti dengan Perwal yang paling cepat kita bawahi, atau memberikan imbauan terlebih dahulu kepada perusahaan-perusahaan agar pada saat merekrut tenaga kerja yang tidak memerlukan skill bisa menggunakan masyarakat Kota Cilegon saja,” tegasnya.
Kebijakan tersebut diperkirakan mulai disiapkan pada 2027. Salah satu sasaran utamanya adalah perekrutan tenaga kerja melalui perusahaan outsourcing, termasuk untuk posisi pengemudi dan OB.
Terkait anggaran, Aziz mengatakan sejumlah program pengurangan pengangguran telah dialokasikan melalui OPD terkait. Di antaranya pelatihan kerja di Disnaker, beasiswa pendidikan, serta pembinaan UMKM, termasuk fasilitasi sertifikasi halal dan perizinan produk.
Meski begitu, ia belum merinci total anggaran yang disiapkan untuk keseluruhan program tersebut. Adapun besaran anggaran pada 2027 akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Programnya tetap ada, hanya saja mungkin besarannya apakah masih tetap atau meningkat, kita melihat kekuatan anggaran yang ada,” jelasnya.
Selain mendorong penyerapan tenaga kerja, Pemkot Cilegon juga berupaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Sasarannya meliputi pedagang, Ketua RT, Ketua RW, serta pekerja informal lainnya yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagaimana pekerja formal.
Program tersebut diharapkan memberikan perlindungan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.
“Pemkot ingin memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap para pekerja nonformal. Sehingga pada saat melakukan pekerjaan, jika terjadi kecelakaan kerja, kita bisa backup dari asuransi,” pungkasnya.















