SERANG, RUBRIKBANTEN – Kesatuan Aksi Jamiyah Intifadah Muda Banten (KAJI Muda Banten) melontarkan kecaman keras terhadap dugaan agresi militer yang dilakukan oleh Israel dengan dukungan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran, Sabtu (28/2/2026).
Dalam pernyataan resminya, KAJI Muda Banten menilai tindakan tersebut sebagai bentuk hegemoni, agresi militer, hingga neo-penjajahan gaya baru yang mencederai kedaulatan negara dan merusak tatanan hukum internasional.
Panglima KAJI Muda Banten, M. Ibrohim Aswadi, menegaskan bahwa pihaknya mengecam apa yang disebut sebagai praktik penjajahan dan intervensi sistematis yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap negara-negara berdaulat, termasuk Iran.
“Kami dengan sangat keras dan tegas mengecam praktik penjajahan, agresi berulang, serta intervensi sistematis terhadap negara-negara berdaulat. Ini bukan upaya menjaga perdamaian, melainkan bentuk arogansi kekuasaan dan standar ganda dalam penerapan hukum internasional,” tegasnya dalam keterangan tertulis.
KAJI Muda Banten juga menilai penggunaan kekuatan militer dan tekanan geopolitik sebagai alat politik merupakan tindakan yang memperparah ketidakstabilan global. Menurut mereka, pola tersebut telah mencederai prinsip-prinsip kedaulatan bangsa dan kemanusiaan universal.
Dalam sikap resminya, organisasi tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Menolak segala bentuk penjajahan dan agresi militer.
2. Menuntut dihentikannya kebijakan intervensi dan tekanan militer sepihak.
3. Mendesak komunitas internasional bersikap adil, objektif, dan konsisten dalam menegakkan hukum internasional.
4. Mendorong lembaga-lembaga dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Committee of the Red Cross, dan Mahkamah Internasional untuk mengambil langkah tegas demi menjamin perlindungan warga sipil serta menjaga stabilitas kawasan.
KAJI Muda Banten menegaskan bahwa tidak ada satu pun negara yang berhak berdiri di atas hukum internasional maupun martabat bangsa lain. Mereka juga menyerukan solidaritas global terhadap negara-negara yang dinilai menjadi korban intervensi dan agresi kekuatan besar.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari respons sejumlah elemen masyarakat sipil di berbagai daerah yang mengikuti perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai respons atas pernyataan tersebut.
