CILEGON, RUBRIKBANTEN – Majelis Daerah Forum Alumni HMI-Wati (MD FORHATI) Kota Cilegon bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menumbuhkan Kepedulian Perempuan untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pengawasan Demokrasi”.
Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi sekaligus penguatan peran perempuan dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.
Koordinator Presidium FORHATI Kota Cilegon, Ina Sakinah, mengatakan perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, keterlibatan perempuan tidak hanya sebatas sebagai pemilih, tetapi juga harus aktif dalam melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan demokrasi.
“Perempuan memiliki jumlah yang besar dalam struktur masyarakat. Karena itu, kepedulian dan keterlibatan perempuan dalam pengawasan demokrasi sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan sesuai aturan,” ujar Ina.
Dalam FGD tersebut, FORHATI dan Bawaslu merumuskan sejumlah rencana tindak lanjut (RTL) sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat partisipasi perempuan dalam pengawasan demokrasi.
Salah satunya melalui program penguatan kapasitas perempuan dengan menyelenggarakan pelatihan dan sekolah demokrasi perempuan secara rutin. Materi yang diberikan meliputi pengawasan partisipatif, pelaporan pelanggaran, hingga literasi politik dengan menghadirkan narasumber dari Bawaslu, akademisi, dan aktivis perempuan.
Selain itu, FORHATI dan Bawaslu juga berencana membentuk jejaring Perempuan Pengawas Demokrasi yang melibatkan perempuan dari kampus, komunitas, maupun organisasi perempuan. Para relawan nantinya akan mendapatkan pembekalan teknis menjelang pelaksanaan pemilu maupun pilkada.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, partisipasi perempuan dalam pengawasan demokrasi menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif di masyarakat.
“Pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu. Kami membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, agar demokrasi dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Subiah.
Ia menambahkan, hasil FGD tidak berhenti pada diskusi semata, melainkan akan diwujudkan melalui berbagai program berkelanjutan seperti edukasi politik, kampanye anti politik uang, penguatan literasi digital untuk melawan hoaks, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan.
Melalui kerja sama tersebut, FORHATI dan Bawaslu juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta memperluas jaringan dengan melibatkan organisasi perempuan lainnya, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.
Diharapkan, langkah-langkah tersebut dapat melahirkan lebih banyak perempuan yang sadar, peduli, dan aktif dalam mengawal demokrasi, baik pada tingkat lokal maupun nasional.
