CILEGON, RUBRIKBANTEN – Dewan Pers menilai peresmian Monumen Siber Indonesia sebagai momentum penting untuk meneguhkan kembali peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus pengingat bagi generasi wartawan di masa depan.
Hal itu disampaikan Yogi Hadi Ismanto, MH, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, saat memberikan tanggapan dalam rangka peresmian monumen tersebut.
Menurut Yogi, monumen bukan sekadar simbol fisik, melainkan warisan monumental yang akan terus dikenang bahkan puluhan hingga ratusan tahun mendatang.
“Monumen itu penting karena sifatnya monumental. Entah 10 tahun lagi atau 100 tahun lagi, orang akan ingat bahwa kita pernah punya sejarah dan nilai pers di sini,” ujar Yogi.
Ia menegaskan, monumen ini menjadi pengingat bahwa wartawan harus tetap berdiri sebagai insan pers yang idealis dan profesional, bukan sekadar menjalankan fungsi formal semata.
“Ini pengingat bahwa kita ini wartawan idealis, wartawan profesional. Demokrasi tanpa pilar pers itu terlalu buruk,” tegasnya.
Dorong Pemda Bantu Media Terverifikasi
Dalam kesempatan itu, Yogi juga menyoroti kebijakan kerja sama pemerintah daerah dengan media yang kini diarahkan hanya kepada perusahaan pers terverifikasi sebagaimana didorong dalam Permendagri 900.
Namun ia meminta agar penerapannya tidak dilakukan secara mendadak, melainkan disertai masa transisi dan pendampingan.
“Saya mendorong Pemda jangan langsung diterapkan sekarang. Beri jeda waktu, misalnya 5 sampai 10 tahun, sambil membantu media-media daerah agar bisa terverifikasi,” jelasnya.
Yogi menilai, Dewan Pers membuka ruang pendampingan verifikasi perusahaan pers, namun selama ini masih jarang dimanfaatkan secara maksimal.
Sengketa Pers Harus Lewat Dewan Pers
Yogi juga menegaskan pentingnya pemahaman yang benar terkait wartawan dan proses hukum. Ia mengingatkan bahwa produk jurnalistik tidak bisa langsung dipidanakan sebelum diselesaikan melalui mekanisme sengketa pers di Dewan Pers.
“Kalau itu produk jurnalistik, serahkan ke Dewan Pers. Polisi harus melepasi. Tapi kalau bukan produk jurnalistik, silakan diproses dengan undang-undang lain,” ujarnya.
Imbauan: Wartawan Harus Berorganisasi dan Kompeten
Di akhir pernyataannya, Yogi mengimbau publik dan pemerintah agar cerdas memilah mana wartawan profesional dan mana yang hanya mengaku-ngaku.
Ia menyarankan wartawan aktif berorganisasi seperti di SMSI atau PWI serta mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai bentuk pengakuan negara.
“Wartawan itu yang membuat produk jurnalistik sesuai kode etik. Maka penting berorganisasi dan meningkatkan kompetensi,” pungkasnya.
Peresmian Monumen Siber Indonesia pun diharapkan menjadi tonggak sejarah sekaligus penguat peran pers dalam menjaga demokrasi, etika, dan profesionalisme di Indonesia.
