SERANG, RUBRIKBANTEN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kian tancap gas memperkuat kemandirian fiskal dan ekosistem keuangan daerah. Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, berhasil memfasilitasi kesepahaman strategis penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon di Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten).
Langkah monumental ini menjadi bagian penting dari penguatan Bank Banten pasca efektifnya Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan Bank Jatim, sekaligus menandai babak baru kebangkitan bank kebanggaan masyarakat Banten.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Wakil Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Senin (22/12/2025).
“Ini rapat dengan tiga wilayah di selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Alhamdulillah semuanya hadir dan sepakat,” ujar Dimyati usai pertemuan.
Dimyati menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan clearance atas status efektif KUB Bank Banten–Bank Jatim. Dengan dasar tersebut, Pemprov Banten mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menempatkan RKUD di Bank Banten sebagai wujud keberpihakan terhadap aset daerah sendiri.
“Bank Banten ini milik masyarakat Banten, dengan Pemprov sebagai Pemegang Saham Pengendali. Kita wajib membesarkan kebanggaan daerah ini bersama-sama. Kondisinya sekarang sudah sehat dan bahkan mencetak laba,” tegasnya.
Ia menargetkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) antara Bank Banten dan tiga pemerintah daerah tersebut rampung paling lambat Rabu (24/12/2025). Pada hari yang sama, pembahasan serupa juga akan dilanjutkan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Daerah Kompak, Bank Banten Diperkuat
Bupati Pandeglang, Dewi Setiani, menyatakan dukungan penuh setelah menerima pemaparan komprehensif dari Wakil Gubernur, OJK, serta jajaran direksi dan komisaris Bank Banten.
“Bank Banten adalah milik orang Banten, termasuk masyarakat Pandeglang. Insya Allah kami bergabung. Ini sinergi yang sangat baik,” ujar Dewi.
Ia juga mengapresiasi peran aktif Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang berhasil memediasi dan menyatukan tekad pemerintah daerah demi kemajuan Bank Banten.
Sementara itu, Kepala Perwakilan OJK Provinsi Banten, Adi Dharma, menyampaikan optimisme tinggi terhadap percepatan pemulihan kinerja Bank Banten.
“Recovery Plan Bank Banten sejatinya sampai 2030. Namun jika delapan kabupaten/kota menempatkan RKUD-nya di Bank Banten, proses penyehatan bisa selesai hanya dalam dua hingga tiga tahun. Bank Banten akan benar-benar mandiri dan sehat,” jelasnya.
Aset Tembus Rp10 Triliun, Laba Puluhan Miliar
Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, mengungkapkan bahwa hingga November 2025, aset Bank Banten telah melampaui Rp10 triliun, dengan laba bersih unaudited mencapai Rp41,9 miliar.
Menurutnya, penempatan RKUD tidak hanya berdampak pada pengelolaan kas daerah, tetapi juga memperluas layanan strategis seperti payroll ASN, penyaluran kredit, serta penguatan pembiayaan produktif.
“Jika seluruh kabupaten dan kota bergabung, kemandirian bank akan tercapai lebih cepat. KUB dengan Bank Jatim bukan sekadar pemenuhan modal inti, tetapi juga sinergi bisnis dan transfer teknologi. Contohnya Smart Hospital di RSUD Balaraja serta ekspansi jaringan kantor di Lebak dan Serang,” pungkas Busthami.
