JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan kesiapan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP) yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dukungan tersebut difokuskan pada aspek perolehan dan legalisasi lahan untuk pelaksanaan pilot project.
Dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian PPPA, Selasa (7/4/2026), Ossy menyampaikan bahwa program ini dinilai strategis karena berkontribusi pada peningkatan ketahanan ekonomi perempuan dan keluarga, sekaligus berpotensi menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Pada prinsipnya, kami sangat mendukung program ini karena berdampak luas, tidak hanya pada ekonomi keluarga tetapi juga pada aspek sosial,” ujarnya.
Ossy menjelaskan, penentuan lokasi lahan menjadi langkah awal yang krusial. Setelah lokasi ditetapkan, ATR/BPN akan membantu dalam proses legalitas sesuai dengan status tanah. Untuk tanah telantar, penanganannya berada dalam kewenangan ATR/BPN. Sementara itu, untuk lahan milik instansi lain seperti TNI, BUMN, atau pemerintah daerah, harus dipastikan berstatus clean and clear serta mendapatkan persetujuan pelepasan.
Ia juga menambahkan bahwa opsi pemanfaatan lahan melalui Badan Bank Tanah dapat menjadi alternatif, dengan tetap memerlukan koordinasi lintas lembaga.
Sementara itu, Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menegaskan bahwa program KPLP sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia dan kesetaraan gender.
Menurutnya, KPLP tidak hanya berfungsi sebagai sarana produksi pangan, tetapi juga sebagai ruang edukasi berbasis komunitas. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan gizi keluarga serta mendorong kemandirian ekonomi perempuan.
“KPLP bisa menjadi wadah pembelajaran praktis, mulai dari pengelolaan pangan hingga edukasi bagi anak-anak, dengan perempuan sebagai penggerak utama,” jelas Veronica.
Rapat koordinasi tersebut juga melibatkan perwakilan dari Kementerian Pertanian, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan ATR/BPN guna memastikan sinergi antarinstansi dalam mendukung implementasi program secara optimal.
