SERANG, RUBRIKBANTEN — Dugaan skandal penitipan dalam proses Sekolah Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Provinsi Banten menyeret nama Wakil Ketua DPRD Banten dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Budi Prajogo. Ketua DPW PKS Banten, Gembong Rudiansyah Sumedi, akhirnya angkat bicara dan mengakui bahwa Budi memang melakukan pelanggaran etik.
“Kita menyesalkan tindakan yang telah dilakukan oleh Pak Budi, dan kepada yang bersangkutan sudah dilakukan pemanggilan serta diberikan peringatan. Ini bentuk kelalaian dan kecerobohan yang semestinya tidak perlu dilakukan,” ujar Gembong saat dikonfirmasi, Jumat (27/6).
Meski telah mengakui kesalahan anggotanya, Gembong menolak memberi sanksi tegas berupa Pergantian Antar Waktu (PAW). Padahal, kasus ini tidak hanya menyentuh citra partai, tapi juga mencoreng marwah lembaga legislatif sebagai wakil rakyat.
“Iyalah, kalau memang salah harus kita akui salah. Meskipun yang bersangkutan mengakui teledor. Kan selama 4 periode menjabat, baru kali ini melakukan kesalahan,” kilahnya, seolah menormalisasi pelanggaran etik.
Saat ditanya soal kemungkinan PAW atau tindakan tegas lainnya, Gembong kembali menegaskan bahwa partainya hanya memberikan peringatan. “Kita sudah beri peringatan kepada yang bersangkutan untuk tidak melakukan kesalahan yang mencoreng nama partai lagi,” katanya singkat.
Pernyataan ini pun menuai sorotan tajam dari publik dan pengamat politik, yang menilai respons PKS terlalu lunak terhadap dugaan pelanggaran serius yang melibatkan integritas proses pendidikan.
“Ini bukan cuma soal citra partai, tapi soal citra DPRD sebagai lembaga. Jika dibiarkan, ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat,” ujar Syaiful Bahri, pengamat politik Banten.
Skandal ini memantik kekhawatiran akan adanya praktik kotor dalam proses seleksi masuk sekolah negeri di Banten. Warga menuntut adanya transparansi dan sanksi nyata terhadap pejabat publik yang terlibat titip-menitip, demi menjaga integritas sistem pendidikan dan pemerintahan daerah. (*)
