SERANG, RUBRIKBANTEN – Gubernur Banten, Andra Soni meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan persoalan masyarakat. Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Pimpinan di Halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (18/5/2026).
Menurut Andra Soni, seluruh jajaran Pemprov Banten harus hadir sebagai pelayan masyarakat yang mampu memberikan solusi secara cepat terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kita harus responsif atas permasalahan yang berkembang di masyarakat dan program yang berdampak langsung ke masyarakat itu langsung segera dikerjakan,” kata Andra Soni.
Ia menekankan sejumlah sektor pelayanan publik yang harus menjadi perhatian utama, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Banten.
“Urusan pelayanan kesehatan masyarakat tolong diperhatikan, termasuk layanan pendidikan hingga infrastruktur lainnya,” ujarnya.
Selain pelayanan publik, Andra Soni juga menyoroti pentingnya dukungan Pemprov Banten terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurutnya, kedua program tersebut memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“MBG dan Koperasi Merah Putih ini harus kita sukseskan. MBG ini salah satu program yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menegaskan seluruh OPD memiliki tanggung jawab moral untuk cepat merespons berbagai keluhan masyarakat.
“Pesan Pak Gubernur Andra Soni tadi pada saat rapim yang pertama jangan lupa bahwa ada tanggung jawab moral di setiap kami para kepala-kepala OPD, termasuk saya selaku Sekda, untuk selalu respons atas permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat,” ujar Deden.
Ia menyebut persoalan yang menjadi perhatian bersama meliputi infrastruktur, lapangan pekerjaan, pendidikan, hingga kerawanan pangan. Kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini juga dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat.
Deden menambahkan, Gubernur meminta seluruh OPD mendedikasikan seluruh kemampuan dan sumber daya demi kepentingan masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas pemerintah daerah dinilai penting agar kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan selaras.
“Kalau dari beberapa kewenangan ini digabung, harapannya semua kesulitan yang dihadapi masyarakat bisa diatasi,” jelasnya.
Dalam rapat pimpinan tersebut, Pemprov Banten juga menyoroti optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Deden menyebut keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) aset yang baru dibentuk diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan aset demi mendukung pembangunan daerah.
“Pemanfaatan aset yang ada di Pemprov Banten itu harus bisa dimaksimalkan sepenuhnya untuk kemajuan Provinsi Banten,” katanya.
Selain itu, seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta memberikan kontribusi nyata terhadap APBD Provinsi Banten. Empat BUMD yang menjadi perhatian yakni Bank Banten, ABM, BGD, dan Jamkrida Banten.
“Kita punya empat BUMD, ada Bank Banten, ada ABM, ada BGD, terus ada Jamkrida. Nah ini semua harus memberikan kontribusi kepada Pemprov Banten,” tutup Deden.
