CILEGON, RUBRIKBANTEN – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Cilegon menggelar Forum Perangkat Daerah guna menyusun rencana kerja tahun anggaran 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Diskominfo Pemkot Cilegon, Rabu (11/3/2026).
Kepala Dinas Perkim Kota Cilegon, Edhi Hendarto, mengatakan bahwa fokus pembangunan pada 2027 masih menitikberatkan pada program yang bersifat mendesak dan prioritas.
Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah untuk menyerap berbagai aspirasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan (Musrenbangcam) yang nantinya dijadikan dasar penyusunan rencana kerja dinas.
“Hari ini kita menyerap aspirasi hasil Musrenbangcam untuk dijadikan rencana kerja 2027. Isu sentralnya ada dua; pertama penataan kawasan kumuh, dan kedua rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” ujar Edhi.
Ia juga menyinggung persoalan banjir yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah di Kota Cilegon. Menurutnya, penataan drainase lingkungan menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi risiko genangan.
Edhi menjelaskan bahwa Disperkim berfokus pada penataan drainase tersier yang berukuran kecil namun memiliki peran vital sebagai jalur pengaliran air menuju drainase yang lebih besar.
“Kita fokus menata drainase tersier yang kecil-kecil ini supaya tertata. Jangan sampai mampet, sehingga air bisa tersalurkan dengan lancar ke drainase yang lebih besar,” katanya.
Sementara itu, terkait data RTLH di Kota Cilegon, Edhi menyebut jumlahnya bersifat dinamis. Awalnya tercatat sebanyak 2.508 unit, namun angka tersebut bertambah akibat dampak cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini.
Ia menambahkan, sesuai arahan Wali Kota Cilegon, penanganan rumah warga yang terdampak banjir kini menjadi prioritas dan dijalankan bersamaan dengan program penataan kawasan kumuh.
Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Muhamad Shidqi Andrezha, menyoroti belum adanya alokasi dana pemeliharaan di Disperkim selama ini.
“Ternyata di Disperkim ini tidak ada dana pemeliharaan. Ini menjadi catatan bagi kami di DPRD,” tegas Shidqi.
Ia menyatakan akan membawa hasil notulensi rapat tersebut ke tingkat komisi untuk membahas kemungkinan pengalokasian anggaran pemeliharaan, baik melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) maupun pada APBD Perubahan tahun ini.
“Kalau ada jalan lingkungan bolong atau drainase penuh sedimen akibat banjir, mereka harus punya anggaran untuk langsung memperbaiki, mirip dengan dana taktis di Dinas PU,” pungkasnya.
