CILEGON, RUBRIKBANTEN — Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, secara tegas meminta Pemerintah Provinsi Banten segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan yang diduga kuat berkontribusi terhadap banjir lumpur yang melanda sejumlah wilayah di Kota Cilegon.
Rizki menyoroti kondisi banjir yang tidak hanya berupa genangan air, tetapi juga bercampur lumpur, sehingga memperparah dampak yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator kuat adanya persoalan lingkungan yang perlu ditangani serius.
“Banjir kemarin itu lumpur semua. Ini tidak bisa dianggap biasa. Harus segera dievaluasi, termasuk soal tambang,” tegas Rizki.
Ia menjelaskan, meski berdasarkan analisa BMKG banjir dipicu oleh curah hujan tinggi yang bertepatan dengan fase purnama dan pasang air laut, namun faktor lingkungan di hulu, termasuk aktivitas pertambangan, tidak bisa diabaikan.
Rizki menegaskan, kewenangan pengawasan dan evaluasi pertambangan berada di Pemerintah Provinsi Banten, sehingga pihaknya mendorong adanya langkah konkret dari pemprov agar persoalan banjir yang berdampak langsung ke Kota Cilegon bisa ditangani secara menyeluruh.
“Kami mendorong agar ini dibahas bersama dan dievaluasi oleh Pemprov Banten, karena kewenangannya ada di provinsi. Dampaknya langsung ke Cilegon, jadi harus ditangani serius,” ujarnya.
Ia berharap, evaluasi tersebut dapat menghasilkan kebijakan tegas guna mencegah banjir serupa terulang di masa mendatang dan memastikan aktivitas pertambangan tidak merusak sistem lingkungan serta tata kelola air.
“Ini harus segera dievaluasi agar ke depan tidak terjadi lagi. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban,” pungkasnya.
