SERANG, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Provinsi Banten bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Banten menggelar High Level Meeting (HLM) sebagai langkah serius mengamankan pasokan dan stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
HLM digelar di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (11/2/2026) dan dipimpin langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni, didampingi Kepala Perwakilan BI Banten Ameriza M. Moesa selaku Wakil Ketua TPID.
Rapat strategis ini dihadiri perwakilan bupati dan wali kota se-Banten, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Polda Banten, dan Polda Metro Jaya. Keterlibatan lintas sektor ini menegaskan komitmen kuat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawal harga pangan tetap stabil.
Dalam paparannya, Ameriza M. Moesa menyampaikan bahwa inflasi Provinsi Banten saat ini masih berada dalam rentang target nasional 2,5±1 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa tekanan inflasi musiman kerap meningkat menjelang Ramadan dan Idulfitri.
“Komoditas pangan strategis seperti cabai, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras perlu mendapat perhatian khusus. Selain itu, potensi kenaikan tarif angkutan serta harga emas perhiasan juga harus diantisipasi,” ujarnya.
Ameriza menambahkan, pengalaman tiga tahun terakhir menunjukkan periode HBKN menjadi fase krusial yang kerap memicu gejolak harga di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Andra Soni memberikan arahan tegas dan konkret untuk mengendalikan inflasi di Banten. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di seluruh kabupaten dan kota sebelum HBKN.
Selain itu, Andra juga memerintahkan inspeksi mendadak (sidak) pasar guna memastikan ketersediaan stok dan mencegah lonjakan harga yang tidak wajar. Pengendalian inflasi di daerah sentra produksi seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang turut diperkuat untuk menjaga pasokan dari sisi hulu.
Tak kalah penting, pemerintah diminta mengintensifkan komunikasi publik agar masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau *panic buying.
Sementara itu, para narasumber dari Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan unsur kepolisian memaparkan strategi pengawasan distribusi pangan, termasuk langkah tegas dalam mencegah penimbunan bahan pokok dan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.
Sebagai hasil pertemuan, TPID se-Banten menyepakati tiga langkah strategis, yakni menjamin kecukupan stok dan cadangan pangan daerah untuk komoditas strategis, mengoptimalkan fasilitas distribusi pangan dari Badan Pangan Nasional agar harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), serta memperkuat koordinasi TPID, Satgas Pangan, dan Forkopimda agar respons terhadap potensi gejolak harga lebih cepat dan efektif.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Banten selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
