Oleh: Dr. Lismomon Nata, S.Pd., M.Si., CHt
Fenomena prostitusi di Indonesia tidak pernah benar-benar hilang—ia hanya berubah wajah. Dulu, praktik ini “ditertibkan” dalam ruang-ruang fisik bernama lokalisasi. Kawasan seperti Dolly di Surabaya atau Kramat Tunggak di Jakarta menjadi simbol bagaimana negara berupaya mengendalikan praktik yang dianggap problematik secara moral sekaligus kompleks secara sosial-ekonomi.
Namun, penutupan lokalisasi tidak menghapus prostitusi. Ia justru berevolusi.
Kini, prostitusi telah berpindah dari gang sempit ke layar ponsel. Dari interaksi langsung menjadi transaksi digital. Melalui aplikasi pesan instan, media sosial, hingga platform kencan daring, praktik ini berlangsung lebih cepat, rapi, dan sulit dilacak. Istilah-istilah seperti open BO, teman kencan, atau ladies companion menjadi kamuflase yang menyamarkan realitas di baliknya.
Dalam perspektif sosiologis, prostitusi adalah fenomena lama yang selalu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dahulu, lokalisasi bahkan menjadi bagian dari “ekosistem ekonomi bawah tanah” yang menghidupi banyak orang—dari pekerja seks hingga pelaku usaha kecil. Namun, bentuk baru yang muncul hari ini jauh lebih kompleks dan berbahaya.
Prostitusi digital tidak lagi sekadar transaksi tubuh, tetapi telah menjelma menjadi jaringan terorganisir—layaknya korporasi gelap. Ada perekrut (mucikari digital), pengelola akun, penyedia tempat (kontrakan, hotel, apartemen harian), hingga sistem promosi berbasis foto profesional. Bahkan, tidak jarang digunakan data palsu, identitas fiktif, hingga foto orang lain untuk menarik pelanggan.
Lebih jauh, praktik ini mulai mengadopsi sistem bisnis modern: database pelanggan, keanggotaan berbayar, hingga transaksi menggunakan dompet digital dan kripto untuk menghindari pelacakan. Dalam banyak kasus, pekerja diatur jadwalnya, dibagi hasilnya, bahkan “dikelola” seperti aset dalam sebuah agensi.
Fenomena ini ibarat api dalam sekam —tidak terlihat, tetapi terus membakar.
Dampaknya tidak hanya soal moralitas. Prostitusi daring membuka pintu bagi berbagai kejahatan lain: pemerasan (sextortion), perdagangan manusia, kekerasan, pencurian data, hingga pencucian uang. Bahkan, sejumlah temuan menunjukkan keterlibatan jaringan lintas negara yang menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial.
Yang lebih mengkhawatirkan, praktik ini mulai menyasar generasi muda, termasuk remaja di bawah usia 18 tahun. Faktor ekonomi memang masih dominan, tetapi kini diperkuat oleh gaya hidup konsumtif, pengaruh media sosial, serta normalisasi perilaku seksual di ruang digital. Algoritma platform yang kerap menampilkan konten sensual turut membentuk persepsi keliru bahwa “menjual tubuh” adalah jalan cepat menuju kemewahan.
Akibatnya, batas antara profesi, eksploitasi, dan kejahatan menjadi kabur.
Di sisi lain, para pekerja sering terjebak dalam lingkaran yang sulit diputus. Stigma sosial membuat mereka sulit keluar, sementara tekanan ekonomi memaksa untuk tetap bertahan. Dalam konteks digital, situasi ini semakin rumit—tanpa perlindungan hukum yang memadai, tanpa batas ruang, dan dengan risiko yang jauh lebih besar.
Pemberantasan prostitusi daring tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum. Menutup aplikasi atau menangkap pelaku hanyalah solusi jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah strategi komprehensif: peningkatan literasi digital, edukasi kesehatan reproduksi, penciptaan lapangan kerja layak, serta penguatan peran keluarga dan pendidikan.
Negara juga harus hadir lebih jauh bukan sekadar menutup, tetapi memulihkan. Program rehabilitasi berbasis keterampilan, dukungan psikologis, dan akses ekonomi alternatif menjadi kunci agar mereka yang terjebak tidak kembali ke lingkaran yang sama.
Pada saat yang sama, penegakan hukum terhadap jaringan digital yang terorganisir harus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan.
Prostitusi digital adalah wajah baru dari persoalan lama. Ia tidak tampak, tetapi nyata. Ia tersembunyi, tetapi terstruktur. Dan jika dibiarkan, ia tidak hanya merusak individu, tetapi juga menggerogoti fondasi sosial.
Namun, di tengah ancaman itu, selalu ada peluang: peluang untuk membangun kesadaran, memperkuat nilai kemanusiaan, dan menciptakan sistem sosial yang lebih adil.
Karena pada akhirnya, persoalan ini bukan semata tentang tubuh yang diperjualbelikan melainkan tentang bagaimana masyarakat dan negara menjawab tantangan keadilan ekonomi, martabat manusia, dan arah peradaban di era digital.
