CILEGON, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) mulai mematangkan program sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP swasta yang menjadi salah satu program unggulan Wali Kota Cilegon Robinsar dan Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo. Program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun ajaran 2027.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Heni Anita Susila, mengatakan pihaknya bersama Dewan Pendidikan Kota Cilegon telah menggelar pembahasan awal guna menyusun regulasi, skema pembiayaan, hingga mekanisme pelaksanaan program tersebut.
Menurut Heni, pertemuan tersebut juga menjadi ajang evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sekaligus membahas berbagai persoalan pendidikan di Kota Cilegon.
“Kami diminta langsung oleh Pak Wali Kota untuk bergerak cepat menyiapkan program sekolah gratis bagi sekolah swasta. Saat ini kami sedang menyusun regulasi, melakukan kajian, termasuk menghitung kebutuhan anggaran serta menentukan mekanisme bantuan yang akan diberikan,” ujar Heni.
Ia menjelaskan, bantuan yang disiapkan bukan menggantikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, melainkan bantuan dari Pemerintah Kota Cilegon untuk membayar biaya SPP siswa di sekolah swasta.
Namun demikian, program tersebut tidak akan diberlakukan secara menyeluruh untuk seluruh sekolah swasta. Prioritas diberikan kepada sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga menengah ke bawah.
“Konsepnya seperti bantuan sosial pendidikan. Sekolah swasta yang sudah mapan tentu tidak menjadi prioritas. Yang menjadi sasaran adalah sekolah-sekolah swasta dengan peserta didik dari keluarga kurang mampu,” jelasnya.
Heni mengungkapkan, berdasarkan kajian awal, apabila seluruh siswa SD dan SMP swasta dari kelas 1 hingga kelas 6 SD serta kelas 7 hingga kelas 9 SMP diakomodasi, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp15 miliar hingga Rp16 miliar per tahun.
Sementara apabila program diberlakukan terlebih dahulu bagi siswa baru pada tahun ajaran 2027, kebutuhan anggaran diperkirakan jauh lebih kecil.
“Semuanya masih dalam tahap kajian. Nanti akan diputuskan skema terbaik sesuai kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Selain menyiapkan program sekolah gratis, Dindikbud juga mencermati masih adanya sejumlah sekolah swasta yang minim peminat pada SPMB tahun ini. Bahkan terdapat beberapa sekolah yang hingga kini hanya menerima sedikit peserta didik baru.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Cilegon, Saeful, menyatakan pihaknya mendukung penuh program sekolah gratis yang digagas Wali Kota Robinsar. Dewan Pendidikan akan ikut menyusun kajian agar program tersebut dapat masuk dalam perencanaan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, terdapat dua opsi yang sedang dibahas. Opsi pertama menggratiskan seluruh siswa SD dan SMP swasta yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar per tahun dengan asumsi bantuan sebesar Rp200 ribu per siswa setiap bulan.
Sedangkan opsi kedua adalah memprioritaskan siswa baru tahun ajaran 2027 yang diperkirakan hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar.
“Karena pembahasan APBD segera dimulai, maka kajian ini harus disiapkan dari sekarang agar program sekolah gratis benar-benar bisa direalisasikan pada 2027,” ujarnya.
Saeful menilai program tersebut bukan hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi solusi untuk menyelamatkan sekolah-sekolah swasta yang saat ini mengalami penurunan jumlah peserta didik hingga terancam tutup akibat minimnya pemasukan operasional.
“Kami ingin sekolah gratis ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga menjaga keberlangsungan sekolah-sekolah swasta di Kota Cilegon agar tetap eksis memberikan layanan pendidikan,” pungkasnya.
