CILEGON, RUBRIKBANTEN – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang resmi memisahkan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah langsung direspons serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon. Ketua KPU Kota Cilegon, Fatchurrohman, menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengeksekusi keputusan tersebut, selama ada regulasi yang jelas dari pusat.
“Kalau pusat sudah atur, kami di daerah siap jalan. Prinsip kami sederhana: melayani dan patuh terhadap regulasi,” ujar Fatchurrohman, Minggu (29/6/2025).
Putusan MK ini membuat Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah tidak lagi digelar serentak. Pemilu DPRD Kota dan Pilkada kini satu paket, sementara DPRD Provinsi tetap ikut Pemilu Nasional. Namun, Fatchurrohman menegaskan, implementasinya tetap bergantung pada revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang kini masih berproses di DPR RI.
“Kita tunggu revisi undang-undangnya. Yang penting, aturan teknisnya jelas agar kami bisa menyesuaikan di lapangan,” jelasnya.
Tak Lagi Dikejar Waktu, KPU Bisa Lebih Fokus
Lebih dari sekadar kesiapan administratif, Fatchurrohman menyoroti sisi humanis dari pemisahan jadwal ini. Menurutnya, pelaksanaan dua pemilu dalam satu waktu sangat menguras energi dan mental para penyelenggara di lapangan.
“Tekanan psikologisnya luar biasa. Kalau jadwalnya dipisah, itu bisa jadi angin segar bagi teman-teman penyelenggara di daerah. Kami sangat mengapresiasi langkah ini jika benar-benar terealisasi,” ungkapnya.
Dorong Demokrasi Lebih Berkualitas
Dengan pemisahan ini, Fatchurrohman optimistis kualitas demokrasi lokal bisa meningkat. Ia berharap proses politik di tingkat daerah bisa lebih tertata, lebih jujur, dan lebih partisipatif.
“Target kami ke depan adalah pemilu yang berintegritas, dipercaya masyarakat, dan partisipasi pemilih yang makin tinggi. Kalau teknisnya mendukung, kita optimis bisa capai itu,” tegasnya. (*)
