SERANG, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan fokus memulihkan okupansi perhotelan di kawasan wisata Pantai Anyer dan Cinangka setelah erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) menyebabkan sejumlah wisatawan membatalkan kunjungannya.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, penurunan aktivitas GAK dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada) diharapkan dapat mendorong kembali geliat pariwisata di Kabupaten Serang.
“Harapannya dengan semakin menurunnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, okupansi perhotelan (wisata Pantai Anyer dan Cinangka) juga bisa menggeliat lagi,” kata Ratu Rachmatuzakiyah kepada wartawan usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Bupati Serang, Rabu (23/9/2026).
Sebagaimana diketahui, status aktivitas GAK turun dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada) terhitung Senin (22/9/2026) pukul 18.30 WIB.
Ratu Zakiyah, sapaan akrab Ratu Rachmatuzakiyah, menyebut erupsi GAK dalam beberapa pekan terakhir berdampak terhadap sektor pariwisata, khususnya tingkat hunian hotel di kawasan Anyer dan Cinangka.
Menurutnya, sejumlah wisatawan membatalkan kunjungan ke kedua kawasan wisata tersebut sebagai langkah antisipasi demi keselamatan.
“Mereka membatalkan kunjungannya ke wilayah Anyer dan Cinangka. Tapi memang itu demi keselamatan semuanya. Mari kita berdoa bersama, semoga makin menurun erupsinya, sehingga aktivitas masyarakat tentunya dan geliat pariwisata di wilayah Kabupaten Serang bisa kembali seperti sedia kala,” harapnya.
Siapkan Festival Anyer-Panarukan 2026
Sebagai bagian dari upaya pemulihan pariwisata, Pemkab Serang akan menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-500 Kabupaten Serang.
Salah satunya Festival Anyer-Panarukan 2026 yang akan berlangsung di wilayah Kecamatan Anyer. Kegiatan tersebut juga akan diisi dengan istigasah.
Ratu Zakiyah mengatakan, pelaksanaan festival akan melibatkan berbagai pihak, termasuk CNN Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
“Di sana kita juga akan ada kerja sama dengan CNN Indonesia dan Pemkab Situbondo. Itu juga dalam rangka meningkatkan pariwisata di wilayah kami,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemulihan sektor pariwisata membutuhkan kolaborasi lintas sektoral. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh aspek pemulihan.
“Tentu ini harus lintas sektoral, kita bisa bersama-sama dengan berbagai elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah karena terbatas,” ujarnya.
Ratu Zakiyah juga mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan seperti KNPI, serta Karang Taruna untuk turut berperan menjaga situasi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
Ia meminta masyarakat segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan kegiatan yang menyimpang dari prosedur atau berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
“Sehingga kemudian kita bisa meminimalkan segala kemungkinan atau kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Soroti Kasus Asusila dan Rekayasa Lalu Lintas
Selain membahas dampak erupsi GAK dan persiapan Hari Jadi ke-500 Kabupaten Serang, Rakor Forkopimda juga menyoroti rekayasa lalu lintas di jalur tambang Bojonegara–Pulo Ampel serta kasus asusila yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang.
Terkait kasus asusila, Ratu Zakiyah mengaku prihatin karena masih terdapat korban yang enggan melapor lantaran menganggap persoalan tersebut sebagai aib keluarga dan memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan.
Menurutnya, penyelesaian semacam itu berpotensi membuat pelaku tetap bebas dan tidak mendapatkan proses hukum yang semestinya, sehingga berisiko menimbulkan korban lainnya.
Namun, ia mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak asusila kepada pihak berwenang.
“Kalau dia menjadi korban tindak asusila, paling tidak dia harus speak up. Sehingga tersangka yang melakukan tidak merajalela atau tidak melakukan hal yang sama kepada korban-korban yang lain atau calon korban yang lain,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk mencegah terjadinya kasus serupa.
Rekayasa Jam Operasional Truk Masih Dibahas
Sementara itu, terkait rekayasa lalu lintas di jalur tambang Bojonegara–Pulo Ampel, Ratu Zakiyah memastikan Pemkab Serang akan membahasnya bersama lintas sektoral dan aparat penegak hukum (APH).
Pembahasan tersebut diperlukan agar kebijakan yang ditetapkan nantinya dapat menjadi satu kesatuan aturan yang berlaku bagi seluruh pihak terkait.
Ratu Zakiyah menjelaskan, pembatasan operasional truk besar, termasuk truk yang melebihi batas dimensi dan muatan (ODOL), pada pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB berpotensi menyebabkan penumpukan kendaraan.
Karena itu, Pemkab Serang mengusulkan agar kendaraan tambang dapat beroperasi di luar jam sibuk, misalnya setelah jam masuk sekolah dan jam masuk kerja.
“Supaya tidak terjadi penumpukan truk-truk besar atau truk ODOL yang mereka harus beroperasi di jam 22.00 sampai jam 05.00, maka kita mengajukan untuk di jam-jam setelah jam sibuk,” paparnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa usulan perubahan jam operasional tersebut masih menunggu keputusan Gubernur Banten.
“Namun ini masih sekadar usulan yang selanjutnya menunggu dari keputusan Pak Gubernur, dan pasti kita akan duduk bersama lagi mencari skenario yang terbaik sehingga bisa mengurai kemacetan di Bojonegara dan Pulo Ampel,” tuturnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Wakil Bupati Muhammad Najib Hamas, Sekda Zaldi Dhuhana, unsur Forkopimda, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang.
