CILEGON, RUBRIKBANTEN – Tokoh masyarakat Kota Cilegon, Husen Saidan, menilai polemik permintaan kenaikan honorarium RT/RW dan pernyataan Wali Kota Cilegon Robinsar agar RT/RW yang keberatan mundur dari jabatannya tidak perlu dibesar-besarkan.
Menurut Husen, janji politik untuk menaikkan honor RT/RW tidak serta-merta harus direalisasikan apabila kondisi keuangan daerah sedang tidak memungkinkan.
Ia menilai, meskipun pernyataan Wali Kota Robinsar terkesan kurang bijak, substansi kebijakan tersebut perlu dilihat berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
“Janji politik itu tidak harus dan tidak wajib dilaksanakan apabila keadaan dan kondisi tidak memungkinkan,” ujar Husen.
Ia mengibaratkan persoalan tersebut seperti seorang kepala keluarga yang berjanji membelikan kendaraan kepada anak-anaknya. Namun, ketika kondisi keuangan keluarga tidak memungkinkan, janji tersebut tentu tidak bisa dipaksakan.
Menurutnya, pemerintah baru dapat dianggap tidak adil apabila kondisi keuangan daerah sebenarnya memungkinkan, tetapi janji kenaikan honor RT/RW justru tidak direalisasikan.
“Kalau keuangan daerah memungkinkan, tetapi Wali Kota tidak merealisasikan, itu zalim. Tapi kalau kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan, kita sebagai masyarakat juga harus maklum,” katanya.
Husen juga mengingatkan bahwa tugas RT/RW pada dasarnya merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, ia berharap orientasi pengabdian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada besaran honorarium.
Ia mengakui bahwa berharap adanya peningkatan honor merupakan hal yang wajar. Namun, menurutnya, aspirasi tersebut sebaiknya disampaikan dengan cara yang baik tanpa memberikan tekanan kepada pemerintah daerah.
“Berharap boleh, tapi jangan mengajukan. Tetap ikhlas bagaimana kita bekerja untuk masyarakat. Jangan sampai melakukan tekanan-tekanan terhadap pemerintah,” ungkapnya.
Di sisi lain, Husen menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Wali Kota Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo, meskipun dirinya mengaku tidak mendukung pasangan tersebut dalam Pilkada sebelumnya.
Ia mengatakan, setelah kepala daerah terpilih dan menjalankan pemerintahan, masyarakat harus tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai baik.
“Saya ini masyarakatnya Pak Robin. Walaupun saya tidak mendukung Pak Robin saat pilkada kemarin, setelah Pak Robin jadi, harus kita dukung. Salah satunya bagaimana kebijakan beliau yang menurut kita baik harus didukung,” tegasnya.
Namun demikian, Husen mengingatkan agar pemerintah tidak kehilangan fokus terhadap persoalan pelayanan publik yang dinilai lebih mendesak.
Ia menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit agar lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat kurang mampu. Selain itu, percepatan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga perlu terus didorong agar warga yang membutuhkan segera mendapatkan bantuan.
Menurutnya, persoalan kenaikan honor RT/RW jangan sampai mengalihkan perhatian pemerintah dari berbagai kebutuhan mendasar masyarakat.
“Bayar RT/RW, sementara masih ada hal-hal lain yang lebih penting dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang justru terabaikan,” ujarnya.
Husen pun berharap polemik tersebut tidak dimanfaatkan sebagai panggung kepentingan politik maupun kepentingan pribadi untuk menyerang pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah seharusnya berorientasi pada perbaikan kebijakan dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi alat untuk membangun serangan politik.
“Jangan sampai ada tendensi seolah-olah simpatik, tetapi yang menyikapi justru ada kepentingan politik dan pribadi. Panggung-panggung politik yang menyerang pemerintah di Cilegon sudah tidak boleh lagi dilakukan,” pungkasnya.
