CILEGON, RUBRIKBANTEN — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon, Tb. Rizki Andika, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu yang diduga melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
Ia menegaskan bahwa penanganan kasus tidak boleh berhenti pada satu individu, melainkan harus dikembangkan secara menyeluruh untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di dalam birokrasi.
“Jangan berhenti pada satu orang. Aparat penegak hukum harus berani membongkar jaringan ini sampai ke akar-akarnya. Ada indikasi kuat bahwa peredaran narkotika ini tidak berdiri sendiri dan berpotensi sudah menyusup lebih dalam di lingkungan ASN Kota Cilegon,” ujar Tb. Rizki Andika.
Selain mendesak aparat penegak hukum, HMI Cabang Cilegon juga meminta Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera melakukan tes urine secara menyeluruh kepada seluruh ASN. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk transparansi dan upaya menjaga integritas aparatur pemerintah.
“Lakukan tes urine massal tanpa pandang jabatan. Ini bukan lagi soal pencitraan, tetapi soal menyelamatkan marwah pemerintahan. Jika tidak ada langkah berani, maka publik berhak curiga bahwa ada pembiaran sistemik,” tegasnya.
Menurut HMI Cabang Cilegon, kasus ini menjadi peringatan keras terhadap lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah. Karena itu, mereka menilai perlu adanya pembenahan serius dan menyeluruh, bukan sekadar respons sesaat terhadap kasus yang muncul ke publik.
“Jika hari ini ASN bisa menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba, maka ini adalah krisis serius dalam birokrasi. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Bersihkan secara total atau bersiap kehilangan kepercayaan publik,” lanjutnya.
Tb. Rizki Andika juga menegaskan bahwa HMI Cabang Cilegon akan terus mengawal proses hukum kasus tersebut hingga tuntas, serta memastikan adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam pemberantasan narkotika di lingkungan ASN.
“Ini bukan hanya soal hukum, tetapi soal masa depan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kota Cilegon,” tutupnya.
