SERANG, RUBRIKBANTEN — Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja. Ia menyebut praktik tersebut sebagai kejahatan yang harus ditindak tegas karena merugikan masyarakat dan mencederai keadilan dalam memperoleh pekerjaan.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri peringatan May Day 2026 yang digelar Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang di kawasan industri Modern Cikande, Minggu (3/5/2026).
“Percaloan itu adalah kejahatan. Kami bersama Kapolda Banten sepakat akan menindak siapapun yang terlibat,” tegas Andra Soni.
Ia mengakui bahwa praktik percaloan tenaga kerja menjadi tantangan, terutama dalam hal pembuktian. Meski demikian, isu ini kerap muncul di tengah masyarakat dan perlu penanganan serius. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk aktif melaporkan jika menemukan praktik tersebut.
Menurutnya, laporan dari masyarakat sangat penting agar aparat penegak hukum dapat segera melakukan penindakan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polda Banten, Forkopimda, dan pemerintah daerah dalam menciptakan keadilan bagi pencari kerja.
“Ibu Bupati sudah membentuk Satgas. Di provinsi juga sudah ada desk ketenagakerjaan yang melibatkan Kapolda,” ujarnya.
Selain itu, Andra Soni menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada peringatan puncak May Day di Jakarta, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.
Di lokasi yang sama, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah berharap peringatan May Day dapat menjadi momentum positif untuk menjaga iklim industri yang kondusif, sehingga mampu menarik investasi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
“Kami sudah memiliki SK Satgas Pungli dan sudah ada beberapa yang ditindak. Ke depan, pengawasan harus terus diperkuat untuk meminimalisir percaloan dalam rekrutmen,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua ASPSB Kabupaten Serang Asep Saefullah mendesak pemerintah daerah agar lebih serius dalam menindak praktik percaloan dan pungutan liar yang kerap terjadi di berbagai sektor industri.
“Praktik ini sudah lama terjadi dan melibatkan banyak pihak, baik internal maupun eksternal. Kami minta penindakan yang tegas,” katanya.
Ia menegaskan, momentum May Day harus menjadi titik balik bagi pemerintah daerah untuk benar-benar membersihkan praktik-praktik yang merugikan pekerja dan pencari kerja.
