CILEGON, RUBRIKBANTEN – Kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang di Jalur Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon dinilai belum mampu mengurai kemacetan secara signifikan, khususnya di kawasan Simpang PCI.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua BEM Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon, Syafa’atul Amin, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, Pemerintah Kota Cilegon perlu mengambil langkah lebih serius agar kebijakan pembatasan operasional truk tambang benar-benar berjalan efektif di lapangan.
“Kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang di JLS hingga saat ini belum mampu mengurai kemacetan di kawasan Simpang PCI secara signifikan,” ujarnya.
Syafa’atul menilai persoalan utama terletak pada lemahnya konsistensi penegakan aturan. Ia menyoroti kebijakan serupa sebelumnya pernah diterapkan, namun tidak berjalan dalam jangka panjang sehingga kehilangan efektivitas.
“Karena itu diperlukan langkah yang lebih serius, terutama dalam konsistensi penegakan hukum di lapangan,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Cilegon bersama pihak terkait harus memastikan aturan tersebut tidak hanya menjadi imbauan sementara, melainkan benar-benar diterapkan secara konsisten dengan pengawasan ketat terhadap pelanggaran.
“Sebab kebijakan serupa sebelumnya juga pernah diterapkan namun tidak berjalan dalam jangka panjang dan akhirnya kehilangan efektivitas,” tuturnya.
Menurutnya, pengawasan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi kunci agar pembatasan operasional truk tambang dapat memberikan dampak nyata terhadap kelancaran lalu lintas di Kota Cilegon.
“Pemerintah Kota Cilegon dan pihak terkait harus memastikan aturan ini tidak hanya menjadi imbauan sementara, melainkan benar-benar ditegakkan secara konsisten dengan pengawasan dan tindakan yang jelas terhadap pelanggaran,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, tanpa penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan, kebijakan tersebut akan sulit memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama pengguna jalan yang setiap hari melintas di kawasan JLS dan Simpang PCI.
“Tanpa penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan, kebijakan ini sulit memberikan dampak nyata bagi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat,” pungkasnya.
