CILEGON, RUBRIKBANTEN – Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Cilegon mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon bersama Dewan Pendidikan Kota Cilegon yang mulai mematangkan program sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP swasta yang ditargetkan berjalan pada 2027.
Sekretaris PDM Kota Cilegon, Mohammad Tahyar, menilai pertemuan kedua lembaga tersebut merupakan langkah positif dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Namun, ia berharap pembahasan program tidak berhenti di tingkat pemerintah dan Dewan Pendidikan saja, melainkan diperluas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di dunia pendidikan.
“Saya kira pertemuan terkait sekolah gratis untuk SD dan SMP, bahkan kalau bisa ke depan juga menyentuh TK dan PAUD swasta. Pada prinsipnya kami mendukung dan mensupport pertemuan Dinas Pendidikan dengan Dewan Pendidikan. Akan tetapi alangkah baiknya juga mengajak rembuk bersama institusi-institusi yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk Muhammadiyah, NU, PGRI, dan organisasi lainnya,” ujar Tahyar saat dikonfirmasi melalui pesan singkatnya, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, semakin banyak elemen masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, maka dukungan publik terhadap implementasi program sekolah gratis akan semakin kuat.
Tahyar juga memberikan masukan agar pemerintah tidak hanya memprioritaskan sekolah swasta dengan biaya pendidikan rendah, tetapi turut mempertimbangkan skema subsidi bagi sekolah swasta yang memiliki biaya pendidikan lebih tinggi.
Ia mengusulkan agar Pemerintah Kota Cilegon memberikan subsidi dengan nominal tertentu kepada setiap siswa, misalnya Rp200 ribu per bulan. Dengan skema tersebut, sekolah swasta yang memiliki biaya pendidikan lebih tinggi dapat menyesuaikan besaran iuran sehingga tetap bisa diakses masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Semua masyarakat Kota Cilegon punya hak pendidikan yang sama, baik di sekolah swasta dengan biaya tinggi maupun sekolah swasta yang biayanya sedang atau rendah. Jangan sampai sekolah-sekolah yang bagus hanya bisa diakses kelompok tertentu, sementara anak-anak yang cerdas tetapi berasal dari keluarga kurang mampu tidak memiliki kesempatan belajar di sana,” katanya.
Ia menilai program sekolah gratis yang digagas Wali Kota Cilegon Robinsar merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, Tahyar berharap dukungan penuh juga datang dari DPRD Kota Cilegon melalui penguatan kebijakan anggaran pendidikan.
“Pendidikan itu amanat konstitusi dengan alokasi minimal 20 persen dari APBD. Kalau pemerintah mampu menambah lebih dari itu, tentu lebih baik. Yang terpenting adalah kebermanfaatannya bagi masyarakat dan kemajuan sumber daya manusia Kota Cilegon,” tegasnya.
Muhammadiyah, lanjut Tahyar, siap dilibatkan dalam proses dialog, sosialisasi, maupun penyempurnaan konsep sekolah gratis agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Dindikbud Kota Cilegon bersama Dewan Pendidikan mulai menyusun regulasi, skema anggaran, serta mekanisme pelaksanaan program sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP swasta yang direncanakan mulai diterapkan pada 2027.
Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susika menjelaskan, program tersebut dirancang sebagai bantuan biaya pendidikan atau subsidi SPP bagi sekolah swasta yang melayani masyarakat menengah ke bawah. Berdasarkan kajian awal, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp15–16 miliar apabila seluruh siswa SD dan SMP swasta menerima subsidi. Namun, jika tahap awal hanya menyasar siswa baru pada tahun ajaran 2027, kebutuhan anggarannya diperkirakan sekitar Rp5 miliar.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Cilegon Syaeful Bahri menegaskan pihaknya siap mengawal penyusunan kajian akademis agar program sekolah gratis dapat berjalan berkelanjutan. Selain mengandalkan APBD, Dewan Pendidikan juga mendorong dukungan dunia industri melalui program CSR guna memperkuat pembiayaan pendidikan sekaligus menjaga keberlangsungan sekolah-sekolah swasta di Kota Cilegon.
