SERANG, RUBRIKBANTEN – Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun 2024 menunjukkan lonjakan signifikan, mencapai angka 71,21 poin, sebuah pencapaian gemilang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 69,08 poin.
Peningkatan ini diumumkan dalam acara Launching Hasil SPI 2024 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara daring dan luring pada Rabu, 22 Januari 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Banten, Syafitri, mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi ini dan mengapresiasi kerjasama yang solid antara seluruh pihak yang terlibat.
“Alhamdulillah. Ini berkat kerja sama dan kerja keras semua pihak,” ujar Syafitri dengan penuh kebanggaan.
Meskipun terdapat peningkatan, Syafitri tetap mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten untuk terus menjaga semangat bekerja dengan integritas tinggi, agar capaian SPI di masa depan bisa lebih baik lagi.
“Tetap semangat untuk semuanya,” tambahnya dengan optimisme.
SPI sendiri merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi di kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Output dari survei ini adalah indeks dan rekomendasi perbaikan dalam sistem pencegahan korupsi.
Penilaian SPI mencakup tiga dimensi, yaitu internal, eksternal, dan dari sudut pandang ahli. Di dimensi internal, terdapat aspek penting seperti pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), anggaran, serta pengelolaan SDM atau potensi jual beli jabatan. Meskipun penilaian pada dimensi internal cukup baik, ada beberapa area yang masih perlu perbaikan, seperti pengelolaan PBJ yang memperoleh nilai 66,81 poin dan pengelolaan SDM yang memperoleh nilai 68,29 poin.
“Namun, untuk dimensi eksternal, semuanya berada di atas rata-rata,” jelas Syafitri.
Survei ini juga mencakup penilaian integritas dalam pelaksanaan tugas, termasuk penyalahgunaan fasilitas kantor, penerimaan gratifikasi, nepotisme, serta transparansi dan sosialisasi antikorupsi.
Proses survei menggunakan basis data populasi, dengan pemilihan responden secara acak dan memastikan representasi yang akurat dari setiap unit kerja yang relevan.
