SERANG, RUBRIKBANTEN – Gubernur Banten Andra Soni memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang diklaim telah memberikan dampak langsung bagi masyarakat dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Banten.
Capaian tersebut meliputi pembangunan sekolah baru, perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), penguatan layanan kesehatan hingga pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional.
Hal itu disampaikan Andra Soni saat menjadi Inspektur Upacara HUT ke-26 Provinsi Banten di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Minggu (4/10/2026).
Mengusung tema “Banten Bergerak, Maju Berdampak”, Andra menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti pada capaian angka dan laporan administratif. Menurutnya, keberhasilan pemerintah harus diukur dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pembangunan bukan semata-mata tentang seberapa banyak program yang kita laksanakan, melainkan tentang seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan dan seberapa nyata perubahan yang dapat dihadirkan bagi masyarakat,” ujar Andra.
Tujuh Sekolah Baru, Tampung 1.356 Siswa
Di sektor pendidikan, Pemprov Banten telah meresmikan tujuh unit sekolah baru pada tahun ini. Rinciannya terdiri dari dua SMA, empat SMK dan satu SKH.
Keberadaan sekolah baru tersebut menambah kapasitas pendidikan dengan daya tampung mencapai 1.356 peserta didik.
Menurut Andra, pembangunan pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan masyarakat Banten mendapatkan akses layanan dasar yang lebih mudah dan merata.
71 Kilometer Jalan dan 389 RTLH
Pada sektor infrastruktur, Pemprov Banten mencatat pembangunan 61 ruas jalan desa dan satu jembatan dengan total panjang 71 kilometer pada 2025.
Pemerintah juga melakukan perbaikan terhadap tujuh daerah irigasi sepanjang 6,90 kilometer. Infrastruktur tersebut disebut memberikan manfaat pengairan bagi lahan pertanian seluas 448,15 hektare.
Sementara untuk sektor permukiman, sebanyak 389 unit rumah tidak layak huni (RTLH) telah diperbaiki.
Pembangunan infrastruktur lingkungan juga mencakup 407,43 kilometer jalan lingkungan, 75 kilometer drainase serta 10 unit posyandu.
Layanan Rumah Sakit Diperluas
Di bidang kesehatan, Pemprov Banten terus meningkatkan kapasitas rumah sakit daerah.
Sejumlah fasilitas layanan baru telah diresmikan di RSUD Malingping, RSUD Irsyad Djuwaeli Labuan dan RSUD Uwes Qorny Cilograng.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi warga di wilayah yang selama ini membutuhkan akses layanan rujukan lebih dekat.
7,2 Juta Warga Ikut Cek Kesehatan Gratis
Selain program daerah, Pemprov Banten juga ikut menjalankan berbagai program prioritas nasional.
Sebanyak tujuh Sekolah Rakyat telah beroperasi di Banten. Sementara melalui Program Sekolah Garuda, empat satuan pendidikan di Banten ditetapkan sebagai Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Transformasi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut telah menjangkau sekitar 3,5 juta penerima manfaat.
Sedangkan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sebanyak 7,2 juta warga Banten telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma di berbagai fasilitas kesehatan.
1.551 Koperasi Desa Dibentuk
Di sektor ekonomi masyarakat, sebanyak 1.551 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah dibentuk. Dari jumlah tersebut, 694 koperasi tercatat telah beroperasi hingga September 2026.
Program Kampung Nelayan Merah Putih juga telah berjalan di 15 desa pesisir.
Sementara dalam penguatan konektivitas wilayah, sebanyak sembilan ruas jalan dibangun melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Andra menegaskan berbagai capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov Banten, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, dunia usaha dan masyarakat.
“Capaian yang telah diraih patut disyukuri dan diapresiasi. Namun, tantangan ke depan harus dijawab dengan kerja yang lebih keras, kolaborasi yang lebih kuat, serta implementasi inovasi agar pelayanan publik semakin berkualitas,” tegasnya.
Andra juga meminta ASN di lingkungan Pemprov Banten tidak memandang pekerjaan hanya sebagai rutinitas administratif.
Menurutnya, setiap program pemerintah harus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Yaitu mendekatkan dan memudahkan pelayanan publik, serta memberikan dampak manfaat nyata dari setiap kebijakan dan program kerja,” pungkasnya.
