SERANG, RUBRIKBANTEN – Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Banten. Sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini dinilai sebagai instrumen strategis untuk memperoleh data riil sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Kolaborasi itu kunci. Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, media, hingga akademisi harus terlibat,” ujar Dimyati di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (29/4/2026).
Ia menekankan, data yang dihasilkan harus benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, keakuratan data menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan.
“Kita ingin data yang riil, bukan data yang dipoles. Dari data itu kita bisa menentukan kebijakan yang tepat,” katanya.
Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan dengan metode door to door, di mana petugas sensus mendatangi langsung rumah tangga dan unit usaha. Metode ini bertujuan memastikan seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari usaha besar, mikro, hingga ekonomi digital di tingkat rumah tangga dapat terdata secara menyeluruh.
“Dengan cara ini, kita bisa menangkap kondisi ekonomi masyarakat secara utuh. Tidak ada yang terlewat,” tambah Dimyati.
Pelaksanaan sensus dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 dan akan menjangkau seluruh unit usaha tanpa terkecuali, dengan dukungan aktif dari berbagai pihak.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Donny Hari Budiutomo Harmadi, menyampaikan bahwa sensus akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan sekitar 251 ribu petugas.
“Kami menurunkan sekitar 251 ribu petugas sensus di Indonesia. Mereka akan bekerja selama tiga bulan untuk mendata perusahaan serta aktivitas usaha rumah tangga, termasuk yang berbasis digital,” ujarnya.
Donny juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung keberhasilan sensus, serta memastikan bahwa seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya.
“Informasi yang disampaikan kepada BPS dijamin aman dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” katanya.
Di sisi lain, Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang bertujuan menyediakan data lengkap, akurat, dan mutakhir.
Menurutnya, tema Kolaborasi Banten mencerminkan semangat kebersamaan dan rasa kepemilikan seluruh pihak terhadap pelaksanaan sensus.
“Dengan dukungan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, kami optimistis sensus ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data statistik yang berkualitas,” ujar Yusniar.
