CILEGON, RUBRIKBANTEN – Aparat kepolisian berhasil menangkap seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Penangkapan ini langsung mengguncang publik, mengingat pelaku merupakan bagian dari institusi penegak Peraturan Daerah (Perda).
Kasus ini menjadi ironi besar bagi Kota Cilegon yang selama ini dikenal sebagai kota santri. Alih-alih menjadi contoh dalam penegakan aturan dan moralitas, oknum aparat justru diduga terlibat dalam kejahatan serius yang merusak generasi bangsa.
Sekretaris Jenderal MUI Kota Cilegon, Sutisna Abas, menilai peristiwa ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tugas dan amanah sebagai aparatur negara.
“Satpol PP itu penegak perda, tugasnya menjaga ketertiban dan menegakkan aturan. Tapi kalau malah mengedarkan narkoba, ini jelas pengkhianatan. Hukumannya harus lebih berat,” tegasnya.
Ia menambahkan, sebagai aparatur yang memahami hukum, pelaku tidak bisa disamakan dengan masyarakat awam. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa kompromi.
Lebih lanjut, Sutisna juga menyoroti lemahnya pengawasan internal, khususnya peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam membina dan mengawasi perilaku aparatur.
“Ini harus jadi bahan evaluasi serius. Di mana peran BKPSDM dalam pembinaan? Jangan sampai hanya administratif, tapi moral dan integritas pegawai diabaikan,” ujarnya.
Tak hanya berhenti pada pelaku, ia juga meminta agar aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk atasan. Ia menyinggung adanya potensi praktik perlindungan atau “berlindung di bawah ketiak kekuasaan”.
“Kalau ini melibatkan bawahan, harus ditelusuri apakah ada pembiaran atau bahkan perlindungan dari atasannya. Jangan sampai ada yang berlindung di bawah ketiak komandannya, atau ada aliran tertentu yang selama ini ditutup-tutupi,” katanya.
Peristiwa ini dinilai mencoreng citra Kota Cilegon sebagai kota religius. Publik pun mendesak agar penanganan kasus dilakukan secara transparan dan menyeluruh, sekaligus menjadi momentum pembenahan internal di tubuh Satpol PP dan birokrasi pemerintahan.
Kasus ini kini dalam penanganan pihak kepolisian, sementara masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah daerah, termasuk BKPSDM, dalam memastikan tidak ada lagi oknum aparat yang menyalahgunakan jabatan dan merusak kepercayaan publik.
