JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan peran strategis Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) sebagai penjaga integritas sistem penilaian tanah nasional. Penegasan itu disampaikan dalam Webinar Nasional MAPPI yang digelar Senin (23/02/2026).
Dalam forum bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia”, Wamen Ossy mengapresiasi konsistensi MAPPI dalam menjaga standar, etika, dan kualitas profesi penilai di Indonesia.
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten menjaga standar, etika, dan kualitas penilai. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” tegasnya.
Webinar tersebut menghadirkan narasumber lintas lembaga, mulai dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan RI, hingga akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Kegiatan ini diikuti anggota MAPPI dan peserta umum dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam paparannya, Wamen Ossy secara terbuka menyoroti berbagai kesalahan yang kerap muncul dalam praktik penilaian tanah, termasuk potensi risiko hukum dan tantangan profesional yang dihadapi para penilai. Ia juga memaparkan strategi penyelesaian serta langkah mitigasi untuk menghindari risiko kerja yang dapat berdampak serius terhadap profesi.
“Webinar ini merupakan wujud perhatian MAPPI terhadap peningkatan kapasitas SDM penilai pertanahan. Semoga forum ini melahirkan rekomendasi konstruktif dan menjadi referensi penting dalam penyempurnaan kebijakan ke depan,” ujarnya.
Lebih jauh, Wamen Ossy mengingatkan pentingnya kolaborasi antarlembaga agar setiap kebijakan penilaian memiliki landasan teknis yang kuat, kredibel, dan dapat diterima seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, kata dia, berkomitmen memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, serta sistem yang semakin terintegrasi.
“Kami di Kementerian ATR/BPN akan terus memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan dan penguatan sistem yang terintegrasi,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Ia menegaskan bahwa perlindungan profesi penilai bukan hanya demi kepentingan anggota, tetapi juga demi menjaga kepentingan publik.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, maupun kalangan akademisi untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum,” pungkas Wahyu.
Webinar ini menjadi sinyal kuat bahwa profesi penilai tanah tak lagi sekadar teknis administratif, melainkan pilar penting dalam menjaga transparansi, kepastian hukum, dan keadilan dalam sistem pertanahan nasional.
