SERANG, RUBRIKBANTEN – Gelombang perlawanan warga Bojonegara dan Puloampel kini memasuki babak baru. Bertempat di Aula Gedung PGRI Puloampel, Kabupaten Serang, puluhan perwakilan organisasi, komunitas, serta tokoh masyarakat resmi mendeklarasikan lahirnya Gerakan Masyarakat Bojonegara Puloampel (GEMA BP), Sabtu (14/02/2026).
Deklarasi ini menjadi puncak kegelisahan masyarakat atas krisis infrastruktur berkepanjangan, lemahnya penegakan hukum, serta pembiaran kerusakan lingkungan yang semakin masif di wilayah Bojonegara–Puloampel.
Koordinator Presidium GEMA BP, Ari Dailami, dalam orasi politik bertajuk “Bedah Data: Mengapa Kita Bicara?” menegaskan bahwa kawasan tersebut kini berada di persimpangan jalan pembangunan.
“Kita diwarisi darah pejuang oleh leluhur. Jika hari ini kita kompak, pembangunan besar bisa terjadi. Tapi jika kita lemah, kita akan terus tergilas dan dimarginalkan di tanah sendiri,” tegas Ari.
Macet Kronis: Kerugian Nyata Warga
Dalam paparannya, Ari menyoroti kemacetan kronis di jalur nasional Serdang–Bojonegara–Merak (SBM) sebagai bukti nyata kegagalan manajemen pembangunan.
Ia mengungkapkan, warga harus menempuh perjalanan hingga 3 jam untuk jarak yang seharusnya hanya memakan waktu 15 menit.
“Ini bukan sekadar macet, ini pencurian waktu dan ekonomi. UMKM lumpuh, logistik industri membengkak, dan nyawa warga terancam,” ujarnya.
Kemacetan parah juga kerap memicu kecelakaan beruntun, bahkan menutup akses darurat bagi warga sakit.
KEPGUB Dinilai ‘Macan Kertas’
GEMA BP melontarkan kritik tajam terhadap implementasi Keputusan Gubernur Banten Nomor 567 Tahun 2025 tentang pembatasan jam operasional angkutan tambang.
Menurut Ari, aturan tersebut tidak lebih dari sekadar formalitas tanpa sanksi tegas.
“Menjalankan aturan tanpa sanksi itu bukan memerintah, tapi hanya memberi saran. Rakyat tidak membayar pajak untuk mendapatkan saran!” cetusnya.
Tuntutan Audit Tambang dan Transparansi Galian C
Terkait aktivitas pertambangan Galian C, GEMA BP menuntut adanya transparansi dalam RKAB serta audit lingkungan menyeluruh.
Ari mempertanyakan batas tambang yang semakin merangsek ke pemukiman warga, serta minimnya kontribusi pajak daerah dibandingkan dengan kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan.
Satu Suara, Satu Komando Perjuangan
Deklarasi ditutup dengan komitmen kuat: GEMA BP akan bergerak dalam Satu Suara, Satu Tuntutan, dan Satu Komando, mengawal aksi massa maupun langkah administratif hingga pemerintah benar-benar menghadirkan solusi nyata.
“Apapun keputusan musyawarah GEMA BP, kami Presidium akan berdiri di depan memikul perjuangan ini bersama rakyat,” tutup Ari Dailami.
