CILEGON, RUBRIKBANTEN — Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon, TB Rizki Andika, melayangkan kritik keras terhadap tata kelola Corporate Social Responsibility (CSR) industri di Kota Cilegon yang dinilai amburadul, tidak transparan, dan berpotensi disalahgunakan.
Rizki menegaskan, hingga kini tidak terdapat sistem resmi yang memastikan program CSR industri terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Akibatnya, CSR berjalan tanpa arah kebijakan yang jelas, tumpang tindih, bahkan cenderung hanya menjadi alat pencitraan semata.
“Cilegon dikenal sebagai kota industri, tapi ironisnya pemerintah daerah gagal mengawal dana CSR agar dikelola secara terencana. Tanpa integrasi RPJMD, CSR hanya proyek sporadis yang tak menyentuh akar masalah masyarakat,” tegas Rizki.
Selain itu, HMI Cilegon menyoroti ketiadaan platform publik yang memuat data komprehensif CSR industri. Hingga saat ini, masyarakat tidak mengetahui secara pasti besaran anggaran CSR, jenis program, lokasi pelaksanaan, maupun penerima manfaatnya.
“Ini masalah serius. Ketiadaan pelaporan terbuka menciptakan ruang gelap pengelolaan CSR. Anggaran publik saja wajib transparan, mengapa dana CSR yang menyangkut kepentingan rakyat justru tertutup?” ujarnya.
Rizki menilai kondisi tersebut sangat berbahaya karena membuka peluang penyelewengan anggaran, konflik kepentingan, serta distribusi manfaat yang tidak adil. Padahal, CSR sejatinya merupakan mandat sosial untuk kepentingan masyarakat luas, bukan ruang kompromi elite dan kepentingan modal.
Atas dasar itu, HMI Cilegon mendesak pemerintah daerah untuk segera membangun platform terpadu CSR yang mencakup pelaporan, verifikasi, dan pemetaan program secara real time serta dapat diakses publik.
Tak hanya itu, Rizki juga menuntut agar seluruh program CSR industri di Kota Cilegon diaudit secara independen.
“Audit adalah keniscayaan. Tanpa audit, tidak ada jaminan dana CSR benar-benar sampai ke rakyat. Jika pemerintah dan industri menolak diaudit, publik patut curiga ada yang disembunyikan,” katanya tegas.
HMI Cilegon menegaskan kritik ini merupakan bagian dari kontrol politik mahasiswa agar pembangunan daerah tidak dikuasai segelintir kepentingan.
“Kami tidak anti-industri. Tapi kami menolak pengelolaan CSR yang tidak akuntabel. Negara tidak boleh kalah oleh modal. CSR harus berpihak pada rakyat, bukan menjadi bancakan terselubung,” tutup Rizki.
