JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, melontarkan sorotan tajam terhadap kesiapan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menangani persoalan pertanahan pascabencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Hal tersebut disampaikan Mardani dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para mitra kerja Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Dalam forum tersebut, Mardani secara tegas mempertanyakan ada tidaknya alokasi anggaran khusus di ATR/BPN untuk pemindahan hak, pemecahan sertipikat, serta penanganan administrasi pertanahan bagi masyarakat terdampak bencana.
“Untuk ATR/BPN fokus saya di situ. Tolong disampaikan, urusan anggaran ada atau tidak di ATR/BPN untuk pemindahan hak, termasuk pemecahan detail sertipikat bagi korban bencana,” ujar Mardani.
Ia juga menyoroti besarnya skala pekerjaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dinilai membutuhkan perhatian ekstra. Menurutnya, seluruh potensi hambatan, khususnya terkait anggaran, harus disampaikan secara terbuka kepada DPR.
“Tolong didetailkan Pak Menteri, termasuk kalau ada hambatan anggarannya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memastikan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan menjadi penghalang dalam penanganan pascabencana. Ia menegaskan, kebutuhan biaya dapat diatasi melalui realokasi dan penyesuaian anggaran internal kementerian.
“Soal biaya no issue, itu bisa kita realokasi dari biaya yang lain, nanti tinggal refocusing,” tegas Nusron.
Namun demikian, Nusron mengakui tantangan utama justru terletak pada rekonstruksi data pertanahan, khususnya untuk sertipikat yang terbit sebelum 1997 atau bidang tanah yang belum terdaftar, termasuk tanah adat dan tanah dengan alas hak lama.
“Masalah paling berat itu merekonstruksi data karena warkahnya hilang, petanya hilang, fisiknya berubah, tapal batasnya juga berubah. Itu yang paling berat,” ungkapnya.
Rapat Kerja dan RDP tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, serta Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto, bersama jajaran pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN.
