CILEGON, RUBRIKBANTEN – Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menorehkan langkah besar menuju transformasi pelayanan publik dengan melaksanakan penandatanganan komitmen kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon dan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
Penandatanganan tersebut berlangsung di Halaman Kantor Wali Kota Cilegon, Selasa (28/10/2025), sekaligus menjadi bagian dari rangkaian upacara Hari Sumpah Pemuda.
Adapun sembilan OPD yang turut menandatangani komitmen tersebut yakni: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon.
Wali Kota Cilegon Robinsar menegaskan, penandatanganan ini merupakan langkah nyata Pemkot Cilegon dalam mewujudkan pelayanan publik yang terpadu, cepat, transparan, dan berorientasi pada masyarakat melalui pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Kerjasama ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, dan transparan. Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat dari pelayanan yang efisien dan profesional,” ujar Robinsar.
Ia menambahkan, komitmen ini sekaligus menjadi simbol reformasi birokrasi menuju era digital.
“Masyarakat dapat mengakses berbagai pelayanan perizinan dan administrasi dalam satu lokasi. Hal ini memperkuat sinergi antar OPD, menghemat waktu, dan menumbuhkan citra pemerintahan yang profesional serta akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Cilegon Hayati Nufus menjelaskan bahwa kerjasama tersebut hanya dilakukan dengan OPD yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis.
“Tujuannya agar seluruh pelayanan masyarakat dapat dilakukan di satu tempat, yaitu di MPP. Ini akan membuat pelayanan lebih efektif, efisien, dan ramah bagi masyarakat,” terangnya.
Senada, Kepala Dinas Koperasi dan UKM (DinkopUKM) Kota Cilegon Didin S. Maulana menyampaikan bahwa dinasnya telah siap melayani masyarakat secara penuh di MPP.
“Beberapa layanan kami yang sudah siap antara lain pengurusan badan hukum koperasi, konsultasi pengelolaan koperasi, hingga fasilitasi perizinan untuk pelaku UKM seperti sertifikasi halal dan masa kadaluwarsa produk. Semua bisa dilakukan di MPP,” paparnya.
Dengan terjalinnya kolaborasi lintas OPD ini, Pemkot Cilegon optimistis dapat menghadirkan pelayanan publik yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat, sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda untuk membangun bangsa yang mandiri dan berdaya saing.
