CILEGON, RUBRIKBANTEN – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Banten, Dr. R. Natanegara, mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Banten untuk segera membentuk badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan.
Ia menjelaskan, badan hukum menjadi langkah awal untuk memberikan perlindungan hukum terhadap usaha masyarakat, termasuk kekayaan intelektual seperti merek dagang maupun hak paten produk.
“Targetnya semua pelaku usaha di Banten dilindungi lewat badan usaha perseorangan. Setelah itu, baru dilindungi kekayaan intelektualnya,” ujar Dr. Natanegara.
Ia mencontohkan, produk-produk lokal seperti sambel khas daerah seharusnya tidak hanya dipasarkan, tapi juga dilindungi secara hukum agar memiliki nilai tambah dan daya saing lebih tinggi.
“Sambel UMKM itu bisa didaftarkan hak patennya. Tapi hari ini fokus kita adalah mendorong perlindungan lewat PT Perseorangan dulu,” jelasnya.
Ia menambahkan, banyak pelaku usaha yang memiliki potensi besar, namun belum berbadan hukum, seperti penyedia jasa pembersih AC.
“Contoh, ada pengusaha pembersih AC tapi belum punya badan hukum. Maka dari itu, hari ini kita genjot kesadaran untuk membentuk PT Perseorangan,” ungkapnya.
Dr. Natanegara juga mengapresiasi antusiasme pelaku usaha di Banten, khususnya di Kota Cilegon, yang menurutnya sudah banyak mengurus PT Perseorangan, tidak hanya di bidang kuliner tapi juga berbagai sektor lainnya.
“Apapun jenis usahanya, baik kuliner maupun non-kuliner, harus punya badan hukum. Itu penting agar usahanya terlindungi dan bisa berkembang lebih baik,” tutupnya.
