JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Gubernur Banten Andra Soni menjadi narasumber praktik baik program pengentasan kemiskinan pada Rapat Koordinasi Peran Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Dalam forum nasional tersebut, Andra menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak lagi hanya bertumpu pada bantuan sosial, melainkan harus berbasis pemberdayaan masyarakat.
Sebagaimana diungkap pemandu acara Prisca Clarissa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menilai Pemerintah Provinsi Banten sebagai salah satu daerah terbaik dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Dua program unggulan yang disorot yakni Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dan Sekolah Gratis.
Fokus Infrastruktur Desa dan Pendidikan
Dalam pemaparannya, Andra Soni menyoroti pentingnya konektivitas desa. Menurutnya, selama ini akses desa yang terhambat berdampak pada perlambatan ekonomi dan pendidikan.
“Pemprov Banten bertanggung jawab membantu pembangunan jalan desa sebagai infrastruktur dasar kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Program Bang Andra diharapkan mampu mendorong produktivitas desa, khususnya sektor pertanian, sekaligus mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten.
Ia memaparkan, perekonomian Banten tahun 2025 tumbuh solid sebesar 5,37 persen (y-on-y), dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp936,20 triliun.
Sekolah Gratis Diperluas ke Madrasah Aliyah
Selain infrastruktur, Pemprov Banten juga fokus pada program Sekolah Gratis tingkat SMA, SMK, dan SKh. Pada 2026, program ini akan diperluas ke Madrasah Aliyah.
“Selama ini ada keraguan terkait kewenangan. Namun gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah memiliki ruang untuk intervensi kebijakan demi kepentingan masyarakat,” jelas Andra.
Saat ini, program Sekolah Gratis telah membiayai 60.705 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri melalui kerja sama dengan 801 sekolah swasta. Anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp165 miliar untuk satu angkatan dan akan meningkat tahun ini.
“Kami ingin keberpihakan pada pengentasan kemiskinan diwujudkan melalui pembangunan jalan desa dan sekolah gratis. Kolaborasi dengan pemerintah pusat harus optimal,” pungkasnya.
Tantangan Nasional: Kelas Menengah Melemah
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan mendasar nasional.
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, melemahnya kelas menengah dan meningkatnya kelompok rentan miskin menunjukkan fondasi ekonomi yang belum kokoh.
Ia mengingatkan target 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026 serta angka kemiskinan 5 persen pada 2029 sesuai arahan Pemerintah Republik Indonesia.
“Perlindungan sosial saja tidak cukup. Perlu pemberdayaan sosial,” tegasnya.
Cak Imin juga memaparkan delapan langkah kebijakan pemberdayaan masyarakat, antara lain: miskin ekstrem pasti kerja, pembangunan 10 ribu hunian pekerja, penghapusan piutang iuran jaminan kesehatan, SMK Go Global, Pasar 101 Malam, renovasi pesantren, reformasi agraria bagi masyarakat miskin, serta percepatan pemulihan pasca-bencana Aceh dan Sumatera.
Ia menambahkan, pemerintah daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan akan mendapatkan insentif fiskal dari Kementerian Keuangan.
Diskusi panel turut menghadirkan Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison, Sekretaris Satgas Konvergensi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Niken Ariati, serta perwakilan Yayasan Tsu Tji Andri Manongko.
