SERANG, RUBRIKBANTEN – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan Tahun 2025, menandai dimulainya pelaksanaan program-program prioritas yang telah dirancang. Acara penyerahan dilakukan di Aula Tb. Suwandi, Senin, 3 Februari 2025, bersamaan dengan penandatanganan Pakta Integritas yang digelar oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Alhamdulillah, semua DPA OPD dan kecamatan sudah diserahkan. Ini menjadi tanda bahwa anggaran Tahun 2025 dapat segera dilaksanakan,” ujar Tatu kepada wartawan.
Fokus pada Kepentingan Masyarakat
Bupati Tatu menegaskan bahwa penggunaan anggaran di setiap OPD harus memprioritaskan kepentingan masyarakat, terutama dalam pembangunan dan belanja modal. “Program prioritas utama adalah pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti jalan, sekolah, hingga fasilitas kesehatan seperti puskesmas,” jelasnya.
Tatu juga menyoroti pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen sesuai aturan baru. “Anggaran seremonial, perjalanan dinas, dan honor yang tidak penting harus dipangkas agar fokus pada program yang menyentuh masyarakat,” tambahnya.
Pembangunan Infrastruktur Tetap Prioritas
Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang masih dihadapkan pada tugas besar memperbaiki jalan desa sepanjang lebih dari 300 kilometer yang kini berstatus jalan kabupaten. “Meski dana alokasi khusus (DAK) turun drastis, kami tetap berkomitmen untuk pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tegas Tatu.
Komitmen Pemindahan Aset ke Kota Serang
Terkait pemekaran wilayah, Tatu memastikan bahwa aset-aset Pemkab Serang di Kota Serang akan diserahkan secara bertahap sesuai kesepakatan. “Ketika gedung OPD selesai, OPD akan pindah, dan aset yang sudah menjadi perjanjian akan diserahkan ke Pemkot Serang,” jelasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekda Kabupaten Serang Rudy Suhartanto menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran Tahun 2025 masih menunggu instruksi teknis dari pemerintah pusat. “Kami menunggu Peraturan Menteri Keuangan terkait dana bagi hasil dan transfer dari pusat untuk memastikan efisiensi penyelenggaraan keuangan daerah,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Pj Sekda Rudy Suhartanto, Asda 1 Haryadi, Asda 2 Febrianto, Asda 3 Ida Nuraida, Kepala BPKAD Sarudin, serta para kepala OPD dan perwakilan camat.
Dengan dimulainya pelaksanaan anggaran ini, Pemkab Serang optimistis dapat menjalankan program-program prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Har/RB)
