CILEGON, RUBRIKBANTEN – Wali Kota Cilegon, Robinsar menyoroti masih rendahnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada triwulan (TW) I tahun 2026. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari proses administrasi hingga penyesuaian kondisi keuangan daerah.
Robinsar menjelaskan, rendahnya serapan anggaran tidak bisa dilihat hanya dari sisi persentase semata. Sebab, ada OPD dengan nilai anggaran besar sehingga realisasi awal tahun terlihat kecil secara persentase, meskipun kegiatan tetap berjalan.
“Kalau bicara persentase, tentu harus melihat besaran anggarannya juga. Ada OPD yang anggarannya besar sehingga ketika serapannya sedikit, persentasenya terlihat rendah,” ujar Robinsar.
Ia menyebutkan, salah satu OPD yang menjadi perhatian ialah sektor pekerjaan umum karena masih terdapat kendala pada pendataan dan kelengkapan dokumen administrasi.
Menurutnya, persoalan perubahan dokumen perencanaan, termasuk Detail Engineering Design (DED) dan perubahan nilai kegiatan, menjadi evaluasi penting yang harus segera dibenahi.
“Saya minta untuk kegiatan tahun 2027, seluruh dokumen sudah selesai sejak akhir 2026. Jangan ada lagi perubahan DED maupun perubahan nilai kegiatan di tengah jalan, supaya awal tahun anggaran kegiatan sudah bisa langsung berjalan,” katanya.
Selain persoalan administrasi, Robinsar juga menyinggung pola pendapatan daerah yang mayoritas masuk pada triwulan ketiga. Kondisi itu membuat banyak kegiatan baru berjalan optimal pada pertengahan hingga akhir tahun.
“Karena menyesuaikan kondisi keuangan daerah, biasanya kegiatan banyak ditarik di bulan Agustus atau triwulan ketiga,” ungkapnya.
Meski demikian, Pemerintah Kota Cilegon berupaya mendorong percepatan pelaksanaan program agar kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Ia berharap mulai tahun depan, pelaksanaan program sudah dapat dimulai sejak pertengahan tahun.
“Kita dorong supaya TW II dan TW III kegiatan sudah mulai berjalan lebih maksimal sejak Juli,” tandasnya.
