CILEGON, RUBRIKBANTEN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama sejumlah pihak terkait akan segera menggelar konsolidasi guna mempersiapkan pelantikan kepala daerah di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyebut pelantikan diprediksi berlangsung antara pertengahan Maret hingga April 2025.
“Kalau berdasarkan norma dari Mahkamah Konstitusi (MK), maka paling cepat pertengahan Maret, bahkan bisa sampai dengan bulan April,” ujar Wamendagri dalam keterangannya, Jumat (11/1) kemarin.
Untuk mematangkan langkah tersebut, Kemendagri akan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta Komisi II DPR RI. Diskusi bersama dijadwalkan berlangsung setelah masa reses DPR selesai.
“Maka untuk itu, Kemendagri bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, bersama Komisi II DPR, setelah reses akan melakukan pembahasan atas opsi-opsi yang ada,” tambah Bima Arya.
Ia menegaskan, semakin cepat pelantikan dilaksanakan, semakin baik untuk memastikan kesinambungan program pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan program pusat menjadi prioritas utama.
“Kami sebagai Kemendagri berharap pelantikan lebih cepat, lebih bagus. Kami juga perlu konsolidasi untuk program-program di pusat dan daerah. Penting juga sinkronisasi RPJMD agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah,” jelasnya.
Dengan pelantikan yang direncanakan matang, pemerintah berharap roda pemerintahan di seluruh daerah dapat berjalan lebih optimal dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. (Har/RB)
