SERANG, RUBRIKBANTEN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, menegaskan bahwa sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan pelayanan dasar yang menjadi fondasi perekonomian daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta sarana penunjang lainnya menjadi indikator utama bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah dan kepala daerah.
Hal ini disampaikan Nana dalam Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas PUPR yang berlangsung di Aula Dinas PUPR Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (27/2/2025).
“PUPR bagian dari pelayanan dasar bagi fundamental perekonomian Provinsi Banten. Pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sangat penting. Ini tidak hanya membuka akses, tetapi juga mengembangkan potensi wilayah,” ujar Nana.
Ia menambahkan, konektivitas antarwilayah menjadi faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai akan menjadi daya tarik bagi industri, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Nana juga mengingatkan bahwa peran Dinas PUPR tak hanya terbatas pada pembangunan jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan air bersih, pengendalian banjir, pelestarian situ, drainase perkotaan, revitalisasi jaringan irigasi, hingga pengelolaan sampah dan limbah.
“Kita harus cermat menghitung dampak pembangunan infrastruktur agar bisa benar-benar mendukung pertumbuhan wilayah. Kunci utama keberhasilannya adalah sinergitas dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, dalam laporannya menyampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah Dinas PUPR Tahun 2026 digelar secara hybrid, dengan tatap muka dan Zoom Meeting.
Terkait pengelolaan sampah regional, Arlan menuturkan bahwa Pemprov Banten saat ini tengah melakukan kajian ulang terkait lokasi tempat pembuangan sampah di Maja, Kabupaten Lebak, yang mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder.
Di sisi lain, untuk pengendalian banjir, Pemprov Banten juga bersinergi dengan Pemerintah Pusat guna menangani titik-titik rawan di Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, serta beberapa kawasan di Tangerang Raya.
Menutup pernyataannya, Nana kembali menekankan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu ukuran utama dalam menilai keberhasilan kepala daerah. Oleh karena itu, Dinas PUPR Provinsi Banten dituntut untuk lebih aktif dalam membangun sinergi dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Infrastruktur bukan hanya soal beton dan aspal, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya,” pungkasnya.
