SERANG, RUBRIKBANTEN – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Langkah tegas ini dilakukan melalui penguatan sinergi lintas instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Penegasan tersebut disampaikan Andra Soni usai memimpin langsung High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Banten yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (11/2/2026). Rapat strategis ini secara khusus membahas pengamanan pasokan serta stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Andra Soni menekankan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia secara aman dan merata.
“Memasuki Ramadan dan Idul Fitri, kami memperkuat kolaborasi semua pihak untuk menjaga inflasi. Sepanjang tahun 2025 inflasi Banten terjaga dengan baik, bahkan berada di bawah rata-rata nasional. Di awal 2026 ini pun masih berada dalam rentang sasaran pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, fokus Pemprov Banten saat ini adalah memastikan pasokan pangan aman dan distribusi berjalan lancar di seluruh wilayah. Andra Soni menegaskan tidak boleh ada gejolak harga yang membebani masyarakat, khususnya menjelang momentum hari raya.
“Menjadi tugas kita memastikan ketersediaan pasokan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri benar-benar terjaga. Distribusi harus lancar dan stok harus tersedia,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga, Pemprov Banten bersama TPID telah menyiapkan sejumlah langkah konkret, di antaranya pelaksanaan pasar murah, penguatan operasi pasar, serta percepatan distribusi komoditas pangan strategis. Langkah ini melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, BUMD pangan, pelaku usaha, serta instansi vertikal terkait.
Tak hanya itu, Gubernur Andra Soni juga memastikan akan turun langsung ke lapangan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar tradisional untuk memantau harga dan pasokan secara langsung. Pemprov Banten juga akan menindaklanjuti hasil pemantauan Bank Indonesia (BI) terkait dinamika harga di daerah produsen.
“Secara umum kondisi inflasi dan pasokan pangan di Banten saat ini masih terjaga dengan baik, dan distribusi relatif lancar,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Ameriza M. Moesa, menjelaskan bahwa secara historis periode Ramadan dan Idul Fitri selalu diiringi peningkatan tekanan inflasi akibat lonjakan permintaan masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir, komoditas yang konsisten menyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, cabai, daging unggas, angkutan antarkota, serta emas perhiasan.
Dari sisi ketersediaan, neraca pangan Provinsi Banten tahun 2026 diproyeksikan mengalami surplus beras sekitar 58 ribu ton. Puncak panen diperkirakan terjadi pada Februari hingga Maret, bertepatan dengan periode HBKN.
Ameriza juga menyoroti tantangan struktur wilayah Banten yang terdiri dari daerah produksi dan daerah konsumsi. Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Cilegon menjadi wilayah konsumsi utama, sementara sentra produksi berada di Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Tangerang.
“Menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah melalui TPID memperkuat strategi pengendalian inflasi berbasis kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” jelasnya.
Strategi tersebut diwujudkan melalui intensifikasi operasi pasar dan gerakan pangan murah, penguatan pemantauan harga bersama Satgas Pangan, memastikan kecukupan stok di gudang dan ritel, serta menjamin kelancaran distribusi melalui dukungan armada dan infrastruktur pendukung.
